Prolog.co.id — DPRD Kaltim kembali menyoroti lemahnya kontribusi sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) terhadap pendapatan daerah. Meski Kaltim memiliki sumber daya alam melimpah, namun hasil yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dinilai belum mencerminkan potensi yang ada.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan menyampaikan bahwa kondisi tersebut menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan besar-besaran, baik dari sisi manajemen maupun orientasi bisnis setiap Perusda di daerah.
“Kalau melihat potensi Kaltim, seharusnya kontribusi PAD kita bisa jauh lebih baik. Tapi nyatanya, kinerja Perusda masih belum menggembirakan. Artinya, ada yang tidak beres di sisi tata kelola dan arah kebijakannya,” ujar Firnadi, Sabtu 7 Juni 2025.
Ia menilai, banyak Perusda masih terjebak dalam persoalan status hukum dan lemahnya sistem kepemimpinan internal. Sebagian belum tuntas dalam proses transformasi menuju bentuk Perseroda, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pengembangan usaha.
“Selama status hukum tidak tuntas, izin dan struktur bisnisnya juga ikut tersendat. Itu berimbas langsung pada kemampuan mereka menghasilkan keuntungan,” tegasnya.
Firnadi juga menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah melalui sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan. Menurutnya, ketergantungan pada sektor batu bara harus mulai dikurangi jika Kaltim ingin memiliki kemandirian ekonomi jangka panjang.
“Kita punya potensi besar di sektor nonmigas, tapi belum dimaksimalkan. Padahal, sektor-sektor ini bisa menyerap tenaga kerja dan berkontribusi nyata terhadap ekonomi lokal,” ucapnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan potensi penurunan dana transfer pusat pada 2026 sebagai ancaman yang nyata terhadap stabilitas fiskal daerah. Karena itu, penguatan BUMD menjadi langkah strategis yang tak bisa ditunda.
“Kalau kita tidak berbenah sejak sekarang, kita akan sulit bertahan menghadapi perubahan kebijakan fiskal nasional. Maka dari itu, Perusda harus direformasi agar benar-benar produktif,” imbuh politisi PKS tersebut.
DPRD Kaltim, kata Firnadi, akan terus menekan pemerintah daerah agar melakukan audit menyeluruh terhadap Perusda dan menempatkan tenaga profesional di posisi strategis, bukan berdasarkan kepentingan politik.
“Kita ingin Perusda yang sehat, profesional, dan benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah. Jangan lagi jadi beban keuangan daerah,” tutupnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
