Prolog.co.id – Kabupaten Berau dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi daerah. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menekankan pentingnya hilirisasi hasil laut agar masyarakat pesisir Berau dapat menikmati nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki.
Menurutnya, selama ini hasil laut dari Berau masih banyak dikirim ke luar daerah seperti Tarakan sebelum masuk ke pasar nasional, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi lokal belum terasa maksimal.
“Kalau hasil tangkapan dan budidaya laut Berau masih dikirim mentah ke daerah lain, maka yang untung bukan masyarakat kita. Sudah saatnya Berau berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Syarifatul, Minggu 8 Juni 2025.
Ia menjelaskan, potensi kelautan Berau mencakup hasil tangkapan ikan, budidaya rumput laut, hingga ekosistem laut yang dapat dikembangkan menjadi sektor wisata berbasis konservasi. Semua itu, katanya, akan memberi dampak ekonomi besar jika dibarengi dengan industrialisasi dan dukungan investasi daerah.
“Pemerintah harus membuka peluang investasi untuk membangun fasilitas seperti cold storage, pabrik pengalengan ikan, atau pengolahan rumput laut langsung di Berau. Itu akan menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja baru,” tegasnya.
Syarifatul menilai, langkah tersebut akan menjadi solusi konkret dalam mengurangi ketergantungan masyarakat pada sektor tambang, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi pesisir.
“Kalau sektor kelautan tumbuh, maka nelayan, petani rumput laut, dan masyarakat pesisir semua ikut sejahtera. Kita tidak boleh hanya bergantung pada sumber daya yang tidak terbarukan,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih proaktif menyiapkan kebijakan yang berpihak pada pengembangan sektor kelautan, termasuk memberikan insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen membangun industri berbasis hasil laut di daerah.
“Potensi laut kita luar biasa, tinggal kemauan untuk mengelola dengan serius. Jangan sampai semua hanya berhenti di rencana tanpa tindakan nyata,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
