Prolog.co.id – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud atau yang akrab disapa Hamas, mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam forum-forum resmi penyusunan kebijakan seperti reses anggota DPRD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, dua forum ini merupakan jalur konstitusional yang efektif untuk menyalurkan aspirasi publik secara langsung kepada pemerintah.
“Reses dan Musrenbang adalah ruang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka. Dari situ, aspirasi dapat diterjemahkan menjadi program konkret dalam RKPD dan APBD,” ujar Hamas dalam pertemuan bersama tokoh masyarakat, Minggu 8 Juni 2025.
Ia menilai, partisipasi publik yang rendah sering kali menjadi penyebab ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan warga di lapangan. Karena itu, masyarakat perlu memahami alur dan prioritas kebijakan publik agar aspirasi yang disampaikan dapat lebih tepat sasaran.
“Inilah pentingnya edukasi politik dan kesadaran masyarakat. Kalau aspirasi disampaikan di forum resmi, hasilnya bisa diukur dan dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Hamas juga menyoroti bahwa sebagian besar masyarakat masih belum memanfaatkan forum resmi untuk menyuarakan pendapat. Banyak aspirasi justru berhenti di percakapan informal seperti di media sosial atau diskusi warga.
“Jangan sampai suara masyarakat hanya berhenti di obrolan warung kopi. Gunakan forum resmi agar bisa diterima dalam sistem perencanaan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengajak peran aktif tokoh masyarakat, organisasi pemuda, serta lembaga kemasyarakatan untuk menggerakkan partisipasi publik secara lebih luas. Menurutnya, kehadiran mereka penting dalam memperkuat komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah.
Sebagai wujud komitmen DPRD Kaltim terhadap partisipasi warga, Hamas menyebut lembaganya akan memperbanyak agenda reses anggota DPRD di daerah-daerah dan membuka ruang dialog publik yang lebih inklusif.
“DPRD akan terus berupaya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi warga harus benar-benar menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
