Prolog.co.id – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat di tengah derasnya arus investasi yang masuk ke daerah. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat lokal.
Ananda menyebut, dukungan terhadap investasi harus diimbangi dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
“Kita tentu menyambut baik hadirnya investor, tapi jangan sampai masyarakat justru menjadi korban dari pembangunan yang dijalankan di tanah mereka sendiri,” ujarnya, Minggu 8 Juni 2025.
Ia menilai, partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan proyek harus menjadi hal yang wajib. Pemerintah, kata Ananda, perlu memastikan keterbukaan informasi dan ruang dialog yang cukup sebelum kebijakan strategis diambil.
“Warga berhak tahu dan ikut menentukan arah pembangunan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan tanpa melibatkan rakyat hanya akan menciptakan ketimpangan,” tegasnya.
Legislator dari PDI Perjuangan ini juga menyoroti lemahnya implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh sebagian investor. Ia mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan memastikan CSR berjalan efektif serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.
“CSR jangan dijadikan seremonial. Harus ada hasil konkret yang dirasakan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup,” katanya.
Ananda menambahkan, DPRD Kaltim akan memperkuat fungsi pengawasannya agar setiap proyek investasi benar-benar berpihak pada rakyat dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kerusakan lingkungan.
“Investasi seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah harus memastikan rakyat menjadi bagian dari proses itu, bukan hanya penonton,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
