Prolog.co.id – Rencana pemangkasan anggaran akibat defisit keuangan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menekankan agar program Beasiswa Kukar Idaman tetap dijalankan meskipun Pemkab menghadapi tekanan fiskal.
Salehuddin menyampaikan hal ini untuk menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait wacana pengurangan anggaran beasiswa yang sempat muncul awal Agustus.
“Harapannya, beasiswa tetap dijalankan. Jika memang harus ada penyesuaian, lakukan di program yang tidak krusial, bukan pada hak pendidikan masyarakat,” tegas Salehuddin.
Menurutnya, beasiswa memiliki dampak sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pengurangan anggaran sebaiknya diarahkan pada belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas atau kegiatan seremonial.
“Kalau Pemkab serius memprioritaskan beasiswa, maka kegiatan lain yang sifatnya tidak wajib bisa dikompensasi. Jangan sampai program strategis seperti ini dikorbankan,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa Agustus merupakan periode penting bagi mahasiswa untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan pendidikan lainnya. Keterlambatan realisasi beasiswa dikhawatirkan berdampak langsung pada kelangsungan studi penerima manfaat.
“Kami serahkan teknisnya ke pemerintah Kukar. Tapi prinsipnya, jumlah penerima dan nominalnya harus tetap dijaga,” tambah Salehuddin.
Untuk diketahui Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, turun langsung menemui massa mahasiswa yang berunjuk rasa pada Kamis (14/8/2025). Ia berdialog dengan para demonstran dan menjelaskan alasan pemangkasan beasiswa yang dilakukan Pemkab Kukar.
Rendi menyebut kebijakan ini merupakan jalan tengah untuk menyesuaikan lonjakan jumlah pendaftar. Tahun ini, tercatat 9.000 pendaftar dengan 4.015 orang lolos sebagai penerima beasiswa.
“Memang membludaknya kuota ini di luar perhitungan kami, dan ini akan menjadi evaluasi. Namun yang dapat saya pastikan bersama Pak Bupati adalah sisa pengurangan beasiswa senilai Rp3,4 juta akan kita salurkan pada saat APBD-P 2025,” tegas Rendi.
Berdasarkan data Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar, anggaran sekitar Rp8 miliar yang telah disahkan dalam APBD 2025 tidak bisa digeser karena sudah disepakati bersama DPRD Kukar pada 2024 dan tercantum dalam RPJMD Kukar Idaman 2021-2025.
“Kami berkomitmen mengawal keresahan masyarakat. Apa yang menjadi hak penerima beasiswa akan tetap terpenuhi,” pungkas Rendi.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
