Prolog.co.id, Samarinda — Fraksi Partai Golkar DPRD Kaltim menyoroti tajam penurunan drastis dana transfer dari pemerintah pusat dalam Rancangan APBD Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026. Pandangan umum fraksi yang dibacakan Syahariah Mas’ud itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Dalam rencana anggaran 2026, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp14,20 triliun. Namun dana transfer, yang sebelumnya direncanakan Rp9,33 triliun, kini diperkirakan hanya Rp3,13 triliun. Penurunan 66,39 persen ini dinilai memberi guncangan besar terhadap penyusunan RAPBD.
Golkar menyatakan keprihatinan dan meminta pemerintah provinsi serta DPRD menetapkan skala prioritas yang ketat. “Dengan menurunnya kapasitas fiskal, pemprov diminta lebih hati-hati dan selektif dalam menentukan program serta kegiatan yang benar-benar mendesak,” ujar Syahariah.
Fraksi juga mengajak semua elemen pemerintah, DPRD, hingga masyarakat, bersatu memperjuangkan hak fiskal Kaltim ke pemerintah pusat. Mereka menilai prinsip keadilan harus diwujudkan dalam kebijakan transfer keuangan daerah.
Walau pendapatan dari pusat turun signifikan, Golkar mengapresiasi pendapatan asli daerah (PAD) yang justru meningkat. Dengan PAD sebesar Rp10,75 triliun, tingkat kemandirian fiskal Kaltim kini naik menjadi 75,70 persen. Golkar mendorong penguatan PAD terus dilanjutkan agar pembangunan daerah tetap berjalan stabil meski transfer pusat menyusut.
(Nur/Adv)
