Prolog.co.id, Samarinda — Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kaltim memberi sejumlah catatan terkait arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan APBD 2026. Pandangan umum itu dibacakan Abdul Giaz dalam paripurna ke-45.Dalam penyampaiannya, fraksi menyampaikan apresiasi atas Nota Penjelasan Keuangan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim.
Mereka menilai APBD merupakan instrumen penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan optimal. Sinergi eksekutif dan legislatif disebut menjadi fondasi utama pembentukan postur anggaran yang sehat.PAN–Nasdem, kata dia, menyoroti perubahan signifikan pada struktur pendapatan daerah. Rancangan APBD 2026 diperkirakan mencapai Rp15,15 triliun, dengan pendapatan daerah sebesar Rp14,25 triliun.
Pendapatan itu tersusun dari PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp3,13 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp362,03 miliar.Belanja daerah dirancang setara, yakni Rp15,15 triliun, melalui belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.
Penerimaan pembiayaan dipatok Rp900 miliar.Fraksi mencatat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat rancangan pendapatan harus disesuaikan. “Semula, struktur pendapatan disepakati dalam KUA-PPAS sebesar Rp21,35 triliun, namun turun menjadi Rp15,15 triliun,” ungkapnya.
Dalam situasi tersebut, lanjut dia, PAN–Nasdem meminta Pemprov Kaltim menyiapkan strategi jelas untuk menata ulang prioritas pembangunan. Mereka juga menanyakan langkah konkret pemerintah dalam mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta, BUMD, hingga lembaga nonpemerintah.
Selain itu, fraksi mengingatkan pentingnya ketepatan waktu penyampaian KUA-PPAS agar pembahasan APBD tidak melampaui batas yang ditentukan. Mereka menyinggung ketentuan dalam UU 23/2014 yang memberikan sanksi apabila tahapan penyusunan APBD tidak dipenuhi oleh kepala daerah maupun DPRD.Di akhir paparannya, PAN–Nasdem berharap Raperda APBD 2026 mampu menjawab tantangan daerah, sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat Kaltim.
(Nur/Adv)
