Prolog.co.id, Samarinda—Fraksi PKS juga memberikan perhatian besar terhadap komposisi belanja daerah 2026 yang tercatat Rp 15,15 triliun. PKS menilai dominasi Belanja Operasi—mencapai Rp 8,16 triliun—menunjukkan perlunya penyisiran belanja non-prioritas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal itu dibacakan Subandi saat sidang paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Belanja Pegawai yang mencapai Rp 3,95 triliun dan Belanja Barang dan Jasa Rp 3,75 triliun disebut masih terlalu besar, sementara Belanja Modal hanya Rp 1,06 triliun atau sekitar 7 persen dari total belanja.“Sebagai daerah penyangga IKN, porsi belanja modal ini belum mencerminkan kebutuhan percepatan pembangunan jalan provinsi, jaringan irigasi, hingga fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Belanja Transfer Rp 5,89 triliun, terutama Belanja Bagi Hasil Rp 4,76 triliun, juga diminta dikelola secara transparan agar tidak memunculkan ketimpangan fiskal antar daerah. PKS turut menyoroti struktur pembiayaan daerah 2026 yang mencatat penerimaan pembiayaan Rp 900 miliar seluruhnya bersumber dari SILPA 2025.
Kondisi ini dinilai mengindikasikan masih adanya perencanaan dan realisasi program yang belum optimal.“SILPA yang terus membesar menunjukkan ruang fiskal yang tidak termanfaatkan. Penggunaan SILPA harus diarahkan ke sektor prioritas rakyat, bukan sekadar menutup kekurangan anggaran,” tegasnya.
Di akhir pandangan, PKS mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan RAPBD 2026 sebagai momentum memperkuat integritas anggaran dan memastikan kebijakan daerah benar-benar berpihak pada rakyat.
(Nur/Adv)
