Prolog.co.id, Samarinda – Fraksi PKB menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Kaltim yang merasa dirugikan atas proses seleksi calon komisioner KPID Kaltim. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, yang menilai koordinasi antarfraksi dan antaralat kelengkapan dewan berjalan tidak semestinya.
Menurutnya, pihaknya sudah melayangkan surat resmi ke pimpinan DPRD, seluruh fraksi, serta ketua komisi untuk meminta klarifikasi terkait proses seleksi. Namun, hingga kini belum ada balasan formal.“Belum ada respons resmi dari pimpinan. Masih sebatas komunikasi informal. Kami menunggu tindak lanjut karena sebelumnya pimpinan berkomitmen akan mengevaluasi,” ujarnya.
Damayanti menyebut, dari total tujuh fraksi di DPRD Kaltim, hanya PKB yang menyatakan keberatan dengan proses seleksi yang dinilai tidak berjalan transparan. Kondisi ini membuat PKB berada dalam posisi yang tidak diuntungkan.“Ini menjadi tantangan sendiri bagi kami. Dari tujuh fraksi, hanya PKB yang terdampak langsung,” katanya.
Terkait kemungkinan membawa persoalan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Damayanti menegaskan, langkah itu belum dapat ditempuh karena SK Gubernur selaku penetapan resmi belum diterbitkan.“Kalau SK saja belum keluar, tidak ada objek sengketa. Justru karena SK belum ada, kita berharap pimpinan bisa lebih bijak dalam merespons masalah ini,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
