Prolog.co.id, Samarinda – DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi akhirnya mencapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kaltim, Minggu (30/11) malam.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, bersama para wakil ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana, menandatangani dokumen tersebut. Dari unsur eksekutif, hadir Gubernur Kaltim Hasariuddin Mas’ud, Wakil Gubernur Seno Aji, dan Sekprov Sri Wahyuni.Hasanuddin Mas’ud menegaskan, disahkannya Ranperda APBD 2026 menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pembangunan daerah.
“APBD 2026 merupakan instrumen kebijakan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim. Kami di DPRD bersama pemerintah provinsi berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Hamas itu.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi eksekutif–legislatif dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai arah pembangunan daerah.“Kami berharap seluruh program dalam APBD dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaannya tidak sekadar memenuhi target administratif, tapi benar-benar memberi dampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Pada rapat yang sama, DPRD juga menerima laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2025 serta penetapan Propemperda 2026.Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, menegaskan setiap Ranperda dalam Propemperda akan dibahas sesuai mekanisme dan skala prioritas.
“Bapemperda ingin memastikan setiap Ranperda benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim. Karena itu, pembahasan akan dilakukan secara terukur, transparan, dan tetap mengedepankan skala prioritas,” jelasnya.
Dengan disepakatinya APBD 2026 dan ditetapkannya Propemperda 2026, DPRD dan Pemprov Kaltim kini masuk pada tahapan lanjutan: memastikan seluruh agenda pembangunan mampu menjawab tantangan daerah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
(Nur/Adv)
