Prolog.co.id, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Menurutnya, banyak sumber penerimaan daerah yang masih menyimpan potensi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Firnadi menyebut sumber PAD yang bersandar pada kekayaan alam Kaltim—terutama dari pajak dan retribusi—masih dapat digali lebih jauh. Sebagai daerah dengan aktivitas pertambangan yang masif, Kaltim memiliki rantai kegiatan ekonomi turunan yang semestinya bisa menjadi sumber pemasukan tambahan.
“PAD yang sah untuk kita optimalkan, baik dari pajak maupun retribusi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada,” ujarnya.
Salah satu potensi yang ia soroti adalah pajak alat berat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2024, Kaltim diperkirakan kehilangan pendapatan hingga Rp50 miliar hanya dari sektor tersebut. Firnadi menilai angka ini sangat besar jika dikonversikan ke kebutuhan pembangunan.
“Nilai sebesar itu setara pembangunan jalan sekitar lima kilometer dengan standar tertentu,” jelasnya.
Ia menegaskan hilangnya potensi pajak tersebut berdampak langsung terhadap lambatnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.Selain itu, Firnadi juga menyoroti potensi dari pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan perusahaan-perusahaan industri di Kaltim.
Jika seluruh perusahaan patuh menyetor pajak BBM sebagaimana mestinya, ia meyakini pendapatan daerah akan meningkat signifikan. “Jika seluruh pajak BBM aktivitas industri masuk dengan benar, Kaltim akan mendapat bagi hasil pajak yang sangat besar,” ungkapnya.
Pendapatan dari pajak BBM disebut dapat menjadi sumber penguatan fiskal daerah yang sangat dibutuhkan. Firnadi menambahkan bahwa meski PAD Kaltim kini sudah mencapai sekitar Rp10 triliun atau hampir setengah dari total APBD—suatu capaian kemandirian fiskal yang cukup kuat—potensi dari sektor pajak dan retribusi masih banyak yang belum dioptimalkan.
Ia juga menilai sektor pengelolaan alur sungai memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD. Aktivitas turunan seperti bongkar muat, jasa pemanduan kapal, hingga tarif tambat ponton dinilainya belum tertata dengan baik.“Masyarakat membutuhkan pembangunan. Dan itu bisa diwujudkan jika seluruh potensi yang ada benar-benar kita optimalkan,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
