Prolog.co.id, Samarinda—Komisi IV DPRD Kaltim meminta Pemerintah Provinsi memastikan seluruh kajian teknis tuntas sebelum memutuskan pembangunan empat SMA baru di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Rencana ini dinilai penting untuk pemerataan layanan pendidikan, namun tetap harus mempertimbangkan kesiapan lahan, kebutuhan riil siswa, dan kondisi fiskal daerah. Empat wilayah yang diusulkan yakni Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, dan Muara Kayu.
Sejumlah wilayah sudah menjalankan kegiatan belajar melalui skema filial, sementara lainnya berdiri di atas lahan hibah masyarakat. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa sebagian sekolah di daerah tersebut selama ini beroperasi sebagai kelas jauh atau dikelola yayasan.
Namun mereka belum bisa menerima siswa baru karena belum berstatus sekolah negeri. “Operasional sudah berjalan, tetapi statusnya masih filial. Ada juga yayasan yang siap menyerahkan aset agar bisa dinegerikan,” ujarnya.
Darlis menegaskan bahwa persoalan lahan dan legalitas aset harus benar-benar dipastikan aman agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Selain itu, pemerintah perlu menghitung secara detail potensi jumlah peserta didik dan ketersediaan guru.
“Jangan sampai sekolah dibangun tetapi guru kurang atau siswanya justru minim. Apalagi kondisi fiskal daerah sedang ketat,” tegasnya.
Saat ini, tiga sekolah berstatus filial dan satu masih swasta. Meski kegiatan belajar mengajar telah berlangsung, semuanya masih menunggu hasil penilaian pemerintah sebelum dapat membuka penerimaan murid baru.
Darlis menjelaskan bahwa karena APBD 2026 telah diketuk, rencana pembangunan empat SMA tersebut belum bisa masuk dalam anggaran tahun depan. Peluang pendanaan baru kemungkinan terbuka pada 2027 setelah kajian teknis Disdikbud Kaltim rampung.
“Perlu ada peta kebutuhan pendidikan untuk Kukar agar kita tahu mana yang layak dinegerikan dan mana yang perlu dibangun baru,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
