Prolog.co.id, Samarinda — Kebijakan pemerintah pusat memangkas Transfer ke Daerah (TKD) Kalimantan Timur hingga Rp6 triliun mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kaltim.
Anggota Komisi III, Subandi, menyebut pemotongan dalam skala besar itu membuat ruang fiskal daerah menyempit dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh.“Pemangkasan sampai Rp6 triliun membuat hampir semua kegiatan harus dirasionalisasi, termasuk agenda dan dana pokir DPRD Kaltim,” ujar Subandi.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah rencana pembangunan yang semula telah dijadwalkan kini terancam mundur bahkan berpotensi tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Rasionalisasi dilakukan merata sehingga turut memengaruhi kegiatan yang sudah terlanjur diinformasikan kepada masyarakat.
“Semua pokir terkena rasionalisasi. Saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa beberapa kegiatan kemungkinan tertunda karena pemangkasan ini berlaku untuk semua sektor,” katanya.
Subandi menambahkan, dampak pemotongan TKD dirasakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Masing-masing OPD, termasuk yang menangani pembangunan di Samarinda, harus menata ulang program serta anggaran agar tetap dapat berjalan meski dalam keterbatasan.
“Pengurangan terjadi di semua sektor. Karena itu setiap OPD harus menyesuaikan agar kegiatan tetap bisa berjalan,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat memahami situasi fiskal yang tengah dihadapi Pemprov Kaltim. Subandi menegaskan bahwa pemotongan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat sehingga daerah harus kembali menyusun prioritas agar pelayanan publik tetap terjaga.
“Pemprov dan DPRD sedang bekerja keras menata ulang prioritas anggaran supaya layanan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
