Prolog.co.id, Samarinda – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud angkat bicara soal wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Salah satu opsi yang mencuat yakni pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui DPRD. Hasanuddin menegaskan, pembahasan RUU tersebut masih berada di tahap awal sehingga belum bisa ditarik kesimpulan apa pun.
Ia juga mengaku belum mendalami secara detail materi yang tengah disosialisasikan.“Ini masih sebatas rancangan dan belum punya implikasi hukum. Secara pribadi, saya memandang wacana ini cukup positif,” ujarnya.
Menurut Hasanuddin, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan mekanisme yang sah dalam sistem demokrasi. Ia menilai DPRD memiliki legitimasi kuat sebagai wakil rakyat untuk menentukan pimpinan daerah.
Ia juga menekankan bahwa sistem perwakilan tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah dan perwakilan.
Karena itu, anggapan bahwa hak politik masyarakat akan tereduksi perlu dilihat secara lebih objektif.Selain soal demokrasi, Hasanuddin menyinggung tingginya biaya penyelenggaraan pilkada langsung yang kerap membebani keuangan negara maupun daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, juga berpotensi membuka celah praktik politik uang.“Kalau ada mekanisme yang lebih efisien dan tetap demokratis, tentu patut dipertimbangkan. DPRD sendiri adalah representasi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, efisiensi anggaran menjadi salah satu alasan kuat mengapa wacana ini kembali mengemuka.
Hasanuddin menegaskan, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang. “Pada prinsipnya, DPRD Kaltim terbuka dan tidak keberatan dengan gagasan ini,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
