Prolog.co.id, Samarinda – Penanganan kasus hukum yang menjerat pengusaha Samarinda, Irma Suryani, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini perhatian datang dari influencer asal Samarinda, Lilis Latif, yang mempertanyakan lambatnya proses penahanan terhadap Irma meski telah berstatus tersangka sejak Februari 2025.
Sorotan tersebut disampaikan Lilis melalui unggahan di media sosial pribadinya yang kemudian ramai dibahas warganet. Dalam unggahan itu, ia menyinggung belum adanya tindakan penahanan dari aparat penegak hukum terhadap Irma Suryani dalam perkara dugaan pemerasan dan pengancaman.
“Sudah jadi tersangka sejak Februari 2025, tapi Irma Suryani belum juga ditahan. Publik mulai bertanya-tanya, ada apa di balik lambatnya proses hukum ini,” tulis Lilis.
Unggahan tersebut memicu berbagai reaksi dari pengguna media sosial. Sebagian mempertanyakan konsistensi penegakan hukum, sementara lainnya meminta publik menunggu proses hukum berjalan hingga tuntas. Kasus yang menyeret Irma Suryani sendiri berkaitan dengan konflik bisnis lama yang melibatkan Nur Fadiah, istri Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud. Perselisihan itu bermula dari kerja sama bisnis solar laut yang dijalankan sejak 2016.
Dalam kerja sama tersebut, Irma disebut menggelontorkan modal senilai Rp2,7 miliar kepada pasangan Hasanuddin Mas’ud dan Nur Fadiah. Namun seiring waktu, hubungan bisnis itu berubah menjadi sengketa setelah muncul persoalan terkait pembagian keuntungan, aset, hingga dugaan cek yang tidak dapat dicairkan.
Konflik kemudian berkembang menjadi saling lapor ke kepolisian.
Pada 2020, Irma Suryani lebih dulu melaporkan dugaan cek kosong. Namun perkara itu dihentikan setelah penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Di sisi lain, Nur Fadiah melaporkan Irma atas dugaan pemerasan dan pengancaman yang berkaitan dengan penguasaan sejumlah aset, termasuk dokumen kendaraan dan sertifikat tanah.
Kasus tersebut kemudian berlanjut hingga Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim menetapkan Irma Suryani sebagai tersangka. Penetapan itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/16/II/RES.1.19./2025/Ditreskrimum tertanggal 17 Februari 2025.
Irma dijerat Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan dan Pasal 369 ayat 1 KUHP terkait pengancaman dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Namun hingga kini, belum adanya penahanan terhadap Irma memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Lilis Latif dalam unggahannya menyebut publik mulai mempertanyakan transparansi penanganan perkara tersebut. Ia juga menyoroti banyaknya opini liar yang berkembang di media sosial, termasuk yang mengaitkan kasus tersebut dengan latar belakang keluarga Irma.
“Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Irma Suryani masih bebas dan belum diamankan oleh kepolisian. Banyak pendapat pro dan kontra terkait kasus ini,” katanya.
Ia juga mengutip komentar sejumlah warganet yang mempertanyakan prosedur hukum dalam kasus tersebut.
“Bagaimanapun juga ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, bukankah harusnya sudah boleh ditangkap?” tulisnya menirukan respons publik.
Pernyataan itu kembali memancing perdebatan di media sosial. Sebagian pengguna internet menilai status tersangka tidak otomatis harus berujung pada penahanan, sementara yang lain mempertanyakan alasan penyidik belum mengambil langkah tersebut mengingat ancaman pidana yang dikenakan cukup tinggi.
Dalam sistem hukum pidana, penahanan terhadap tersangka memang merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti ancaman hukuman, potensi melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.
Meski demikian, lambatnya penahanan dalam perkara yang menyita perhatian publik kerap memunculkan persepsi berbeda di tengah masyarakat, terutama ketika kasus melibatkan tokoh atau pihak yang memiliki pengaruh sosial dan politik.
Kasus Irma Suryani kini tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, tetapi juga berkembang menjadi perhatian publik di ruang digital. Tingginya atensi masyarakat memperlihatkan besarnya tuntutan terhadap transparansi dan konsistensi aparat dalam menangani perkara yang melibatkan figur publik maupun pengusaha.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak kepolisian terkait alasan belum dilakukannya penahanan terhadap Irma Suryani maupun perkembangan lanjutan proses penyidikan.
Sementara itu, perdebatan di media sosial terus berlangsung. Di satu sisi, ada pihak yang meminta publik menghormati asas praduga tak bersalah. Namun di sisi lain, muncul dorongan agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka demi menghindari spekulasi liar yang semakin berkembang di masyarakat.
(Ter/Redaksi Prolog)
