Prolog.co.id – Tuntutan pemerataan pembangunan kembali disuarakan warga Mahakam Ulu (Mahulu). Melalui aksi damai di DPRD Kalimantan Timur, Selasa 28 Mei 2025, Forum Masyarakat Peduli Mahulu mendesak pemerintah daerah hingga pusat untuk menghadirkan kebijakan yang adil bagi daerah perbatasan tersebut.
Dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, forum menyampaikan bahwa Mahulu masih jauh tertinggal meski sudah 13 tahun menjadi kabupaten definitif. Jalan penghubung Kutai Barat–Mahulu disebut rusak parah, sementara fasilitas kesehatan dan pendidikan masih sangat terbatas.
“Kami menuntut keadilan. Jangan sampai masyarakat Mahulu terus menjadi penonton pembangunan di rumah sendiri,” kata Koordinator Forum, Bambang Edy Dharma, yang akrab disapa Awen.
Margareta Anjelica Ajai, perwakilan warga Ujoh Bilang, menambahkan persoalan listrik dan air bersih juga belum teratasi. Bahkan di ibu kota kabupaten, listrik sering padam akibat keterbatasan pasokan solar.
“Kalau fasilitas dasar saja tidak terpenuhi, bagaimana kami bisa merasakan manfaat program strategis pemerintah?” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Hasanuddin Mas’ud menegaskan DPRD siap memperjuangkan aspirasi masyarakat Mahulu.
“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya berhenti di meja rapat. DPRD akan mendorong percepatan pembangunan agar Mahulu mendapatkan haknya sebagai bagian dari NKRI,” ujarnya.
Forum Masyarakat Peduli Mahulu berharap kehadiran mereka di Samarinda menjadi momentum agar pemerintah segera mengambil langkah konkret mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan sosial di wilayah perbatasan tersebut.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
