Prolog.co.id, Jakarta – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) secara serius mengembangkan tata kelola perdagangan karbon sebagai peluang ekonomi baru. Langkah proaktif ini terlihat dari audiensi yang dilakukan oleh Sekda Kukar Sunggono ke Kementerian Investasi/BKPM RI di Jakarta pada Kamis, 22 Mei 2025. Fokus utama audiensi adalah pada pemanfaatan karbon yang berasal dari kawasan gambut di luar kawasan hutan.
Sekda Sunggono menyampaikan bahwa Kukar melihat perdagangan karbon sebagai potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama karena kabupaten ini memiliki hamparan lahan gambut dan mangrove yang luas. Menurutnya, aset ekologis ini memiliki nilai ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui skema perdagangan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk diversifikasi sumber pendapatan di luar sektor pertambangan.
Dalam pertemuan tersebut, Kukar berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh mekanisme perizinan dan pemanfaatan karbon berjalan sesuai dengan regulasi nasional. Pemerintah pusat mengapresiasi langkah berani yang diambil daerah demi kelancaran investasi. Kukar sendiri diketahui menjadi kabupaten pertama yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait tata kelola karbon, menjadikannya pionir dalam pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem berkelanjutan.
Sunggono menegaskan bahwa pertemuan ini krusial untuk memastikan kelancaran investasi.
“Kami melakukan koordinasi untuk memastikan izin dan tata cara pemanfaatan karbon sektor kehutanan di kawasan gambut di Kukar,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, Pemkab Kukar berharap dapat membuka jalur komunikasi lanjutan dan menjembatani penyusunan kebijakan multi karbon yang jelas di tingkat nasional. Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa Kukar tidak hanya berfokus pada potensi alam yang ada, tetapi juga pada bagaimana mengelolanya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan lingkungan.
(Adv/Yah)
