Prolog.co.id, Samarinda — Dalam pembahasan belanja daerah Rancangan APBD Kaltim 2026, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah Provinsi. Hal itu terurai lewat pandangan umum yang dibacakan Abdul Rakhman Bolong dalam rapat paripurna ke-45.
Total belanja yang direncanakan sebesar Rp15,15 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp8,16 triliun, belanja modal Rp1,06 triliun, belanja tidak terduga Rp33,93 miliar, dan belanja transfer Rp5,89 triliun.Gerindra menilai penurunan APBD 2026 terutama dipicu pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. “Dampaknya sangat besar terhadap kemampuan daerah membiayai pelayanan publik dan pembangunan,” urainya.
Karena itu, fraksi meminta pemerintah menjaga agar program prioritas tidak terganggu, termasuk Gratispol, Jospol, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar. Program non-prioritas disarankan untuk direstrukturisasi atau ditunda.Gerindra juga menyoroti belum maksimalnya program perlindungan sosial, khususnya akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Banyak keluhan soal sarana pendidikan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai 20 persen APBD.Fraksi meminta pemerintah memperluas bantuan pendidikan bagi sekolah swasta, meningkatkan sertifikasi guru swasta, hingga mempercepat pembangunan balai latihan kerja di seluruh kabupaten/kota.
“Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi SDM Kaltim di tengah pesatnya pembangunan IKN,” jelasnya.
Dalam sektor ekonomi, Gerindra mendorong penguatan industri strategis, percepatan investasi, dan sinkronisasi kebijakan untuk mendorong inklusivitas keuangan masyarakat. Termasuk menarik investasi manufaktur dan hilirisasi melalui kemudahan perizinan dan tax holiday di kawasan industri Maloy, Kariangau, dan Buluminung.
Gerindra juga menyoroti buruknya konektivitas jalan di sejumlah daerah seperti Kutai Barat, Mahulu, serta wilayah Kota Bangun–Kenohan–Muara Wis di Kutai Kartanegara.
Peningkatan dan perbaikan jalan menuju daerah pedalaman disebut harus menjadi prioritas Dinas PUPR pada APBD 2026.Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa defisit APBD 2026 akan bergantung pada SiLPA 2025 yang diproyeksikan Rp900 miliar. “Pemerintah diharapkan memastikan pengelolaan pembiayaan dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan masalah fiskal di tahun berjalan,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
