Prolog.co.id, Samarinda – Menyusul temuan 212 merek beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) langsung bergerak cepat memperketat pengawasan distribusi beras di wilayahnya.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan pihaknya telah mengetahui adanya indikasi perusahaan yang terlibat dalam distribusi beras oplosan. Bahkan, informasi itu telah diteruskan ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.
“Langkah ini untuk pemberantasan beras oplosan di pasaran. Kami sudah sampaikan ke APH,” ujar Seno Aji.
Untuk mencegah peredaran beras oplosan di pasaran, Pemprov juga membatasi masuknya beras ke gudang Bulog. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, petani lokal, dan penegak hukum.
“Harapannya, dalam waktu dekat, peredaran beras oplosan bisa dihentikan dan tidak terjadi lagi di Kaltim,” ucapnya.
Seno menyebut, para pelaku usaha yang terlibat dalam praktik curang ini sebagian besar berasal dari luar daerah, seperti Jawa dan Sulawesi. Karena itu, pengawasan akan difokuskan di titik-titik pintu masuk utama, seperti pelabuhan feri dan distribusi antarpulau.
“Kita akan perketat pengawasan di jalur-jalur masuk ke Kaltim,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemprov juga tengah mendorong peningkatan produksi beras lokal. Diperkirakan pada akhir Juli ini, Kaltim akan memasuki masa panen raya di beberapa kabupaten.
“Akhir Juli ini panen kita akan meningkat tajam. Target kita bisa capai 50 hingga 60 ribu ton beras,” ungkapnya.
Dengan produksi yang meningkat, Seno berharap Kaltim bisa lebih cepat mencapai swasembada beras, bahkan sebelum target satu tahun yang sebelumnya dicanangkan Menteri Pertanian.
“Selain itu tidak hanya menjaga kualitas pangan di Kaltim, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah dari praktik-praktik curang seperti beras oplosan,” tekannya.
(Mat)
