Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Pariwisata Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menargetkan peningkatan status desa wisata dari kategori berkembang menjadi desa wisata maju dalam lima tahun ke depan. Langkah ini ditempuh melalui promosi digital, penguatan kapasitas masyarakat, hingga kolaborasi dengan perusahaan swasta.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa pengembangan desa wisata merupakan tanggung jawab bersama. Kabupaten/kota membina desa wisata berkembang, sedangkan Pemprov Kaltim berkewajiban mendorong desa wisata naik status menjadi desa wisata maju sesuai Pergub Kaltim Nomor 38 Tahun 2025.
“Kita perlu berkolaborasi untuk memperkuat desa wisata di Kaltim. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan masyarakat dan perusahaan swasta,” ujarnya, Kamis 28 Agustus 2025.
Ririn menjelaskan, keterlibatan swasta dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas menuju lokasi wisata. Ia mencontohkan di Kutai Timur, pemerintah bisa bermitra dengan PT Kaltim Prima Coal dan PT Indexim Coalindo, sementara di Kukar dengan PT Bayan Group dan Pertamina Hulu Mahakam. Hal serupa juga berlaku di Berau bersama PT Berau Coal, serta di Paser dengan PT Kideco.
Menurutnya, akses jalan yang baik dan dukungan infrastruktur akan berimbas pada peningkatan jumlah wisatawan.
“Semakin mudah diakses, semakin tinggi minat wisatawan datang. Dampaknya tentu berpengaruh pada perekonomian daerah,” jelasnya.
Saat ini, Kaltim baru memiliki lima desa wisata yang berstatus desa wisata maju, yakni Malahing, Pela, Nipah-nipah, Derawan, dan Payung-payung. Sementara itu, terdapat 25 desa wisata lainnya yang masih berstatus berkembang.
“Kami menargetkan lima desa naik status setiap tahunnya. Dengan begitu, dalam lima tahun ke depan, seluruh desa wisata berkembang bisa menjadi desa wisata maju,” tambah Ririn.
Lebih jauh, ia menekankan penguatan desa wisata juga menjadi strategi Kaltim menghadapi pemangkasan dana transfer pusat sebesar 50 persen pada 2026. “Desa wisata dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sehingga memberi dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian daerah,” pungkasnya.
(Mat)
