Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

,

DKPP Berikan Sanksi ke Ketua KPU atas Pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres

Terbit: 5 Februari 2024

Ketua KPU
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari.

Prolog.co.id – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya pada hari ini, Senin (5/2). Sanksi ini diberikan sebagai respons terhadap penerimaan KPU atas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu Presiden 2024.

Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, membacakan sanksi ini dalam sidang yang mencakup empat perkara bernomor 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023. Semuanya berkaitan dengan pendaftaran Gibran sebagai cawapres ke KPU di Pemilu 2024.

“Sanksi peringatan keras terakhir diberikan kepada Hasyim Asy’ari, selaku teradu pertama dan juga sebagai Ketua sekaligus Anggota Komisi Pemilihan Umum, berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy dalam siaran YouTube DKKP, Senin(5/2).

DKPP menegaskan bahwa Ketua KPU dan enam anggotanya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap, telah melanggar beberapa pasal dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

DKPP menjelaskan bahwa pengadu merasa tidak puas karena KPU telah melanggar prosedur dalam membuat aturan penerimaan calon presiden dan wakil presiden. Para pengadu berpendapat bahwa KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres cawapres setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dikeluarkan. Putusan MK tersebut menambah ketentuan syarat usia capres-cawapres dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun asalkan pernah dan atau sedang menduduki jabatan sebagai kepala daerah.

Namun, dalam praktiknya, KPU malah langsung mengeluarkan pedoman teknis dan imbauan untuk mematuhi putusan MK tersebut. Akibatnya, Gibran yang masih berusia 36 tahun pun bisa tetap lolos pendaftaran meskipun PKPU belum diubah.

DKPP menegaskan, tindakan para teradu menerbitkan keputusan a quo tidak sesuai dengan PKPU nomor 1 tahun 2022. Seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan teknis.

“(teradu) terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu,” tegas Heddy.

Sementara itu, komisioner KPU, Idham Holik, mengatakan bahwa pihaknya sudah memproses pencalonan berdasarkan aturan yang berlaku.

“KPU sudah memproses pencalonan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Idham.

Beberapa pasal yang dilanggar itu yakni Pasal 11 huruf a dan huruf c, Pasal 15 huruf c serta Pasal 19 huruf a. Pasal-pasal tersebut berisi tentang prinsip berkepastian hukum, profesional, dan kepentingan umum dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu. (Day)

Ikuti berita prolog.co.id lainnya di Google News

Editor:

Redaksi Prolog

Bagikan:

Berita Terbaru
prolog

Copyright © 2024 Prolog.co.id, All Rights Reserved