Prolog.co.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian desa menyusul penurunan alokasi dana desa dalam RAPBN 2026.
Dana desa yang pada tahun 2025 mencapai Rp71 triliun, dipangkas menjadi Rp60 triliun pada tahun depan.
Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto, menyebut pihaknya tengah melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, langkah strategis yang bisa ditempuh adalah dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui penguatan kelembagaan ekonomi desa.
“Salah satu yang coba kita maksimalkan adalah PADes di setiap desa. Jika koperasi dan BUMDes dapat berjalan optimal, maka pengurangan dana desa ini bisa ditutupi dengan peningkatan pendapatan desa,” ujar Puguh.
Dia menilai penguatan BUMDes dapat menjadi solusi konkret. Melalui unit usaha yang lebih produktif, desa diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, sehingga tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.
Lebih jauh, Puguh mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan sejumlah dukungan bagi BUMDes, antara lain berupa penyediaan alat usaha serta pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat kemandirian desa.
“Kami ingin di tahun 2026 usaha BUMDes bisa berkembang lebih baik dan mampu menghasilkan PADes yang signifikan. Itu target kami,” tegasnya.
Puguh juga tidak menampik bahwa keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri bagi desa. Namun, kondisi tersebut harus dijadikan momentum untuk lebih memaksimalkan potensi lokal yang dimiliki.
Menurutnya, dengan inovasi dan pengelolaan yang tepat, sektor ekonomi desa seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga usaha mikro dapat dihidupkan kembali melalui wadah BUMDes.
“Secara nasional, memang ada pengurangan sebesar Rp11 triliun. Dari Rp71 triliun menjadi Rp60 triliun. Artinya, kita harus kreatif mencari sumber pendapatan lain agar desa tetap tumbuh,” pungkasnya.
(Mat)
