Prolog.co.id – DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini bersinergi melobi pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan untuk menahan kebijakan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) agar dampaknya tidak menekan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim yang masih bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, menyebut pihaknya bersama jajaran eksekutif telah menemui Kementerian Keuangan di Jakarta. Pertemuan itu digelar untuk menyampaikan keberatan dan menjelaskan kondisi keuangan daerah.
“Kami sudah menjelaskan kondisi Kaltim, bagaimana ketergantungan APBD pada dana transfer tersebut. Harapannya, potongan yang direncanakan bisa dikurangi,” kata Sigit, Selasa, 16 September 2025.
Menurut Sigit, pemerintah pusat beralasan pemangkasan diperlukan untuk menopang sejumlah program nasional yang membutuhkan dana besar, mulai dari penyediaan makanan bergizi gratis, penguatan koperasi, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Program-program itu membutuhkan dana sangat besar, sehingga pusat harus melakukan penyesuaian dengan memangkas dana transfer,” jelasnya.
Namun, Sigit menilai peluang bagi daerah untuk mendapatkan keringanan masih terbuka. Kementerian Keuangan dikabarkan tengah menyiapkan skema baru dengan memindahkan sebagian dana simpanan negara dari Bank Indonesia ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini diharapkan dapat melonggarkan ruang fiskal pusat.
“Kalau itu berjalan, otomatis pemotongan yang dibebankan ke daerah bisa lebih kecil. Kita tunggu hasilnya,” pungkasnya
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
