Prolog.co.id, Samarinda—Kondisi fiskal Kaltim yang tengah ketat tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap sektor pendidikan. Hal itu kembali disampaikan DPRD Kaltim yang menegaskan bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menekankan bahwa pendidikan berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas SDM sehingga tidak boleh masuk dalam daftar efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa aturan alokasi minimal 20 persen untuk pendidikan sudah tercantum jelas dalam APBD.
“Pendidikan harus tetap di posisi terdepan dalam penganggaran. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Makmur menjelaskan, kewajiban anggaran 20 persen bukan sekadar angka teknis, tetapi bentuk keseriusan negara dalam membangun generasi unggul. Karena itu, DPRD selalu menelaah secara cermat pemenuhan persentase tersebut setiap kali pembahasan anggaran berlangsung.
Ia menambahkan bahwa penyusunan program pendidikan tetap harus menyesuaikan kemampuan fiskal daerah. Program yang direncanakan terlalu besar tanpa memperhitungkan kapasitas anggaran justru berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Jangan membuat program yang tidak realistis dengan kondisi anggaran. Itu bisa jadi masalah di tengah jalan,” ujarnya.
Menurutnya, program pendidikan yang tidak mungkin diselesaikan dalam satu tahun anggaran bisa dilanjutkan secara bertahap, selama pemerintah konsisten menjalankan kesepakatan yang telah dibuat.
Makmur menutup dengan mengingatkan bahwa masyarakat kini lebih kritis terhadap kebijakan anggaran pemerintah. Karena itu, setiap keputusan harus dijalankan dengan tepat agar tidak memunculkan persepsi negatif di publik.
(Nur/Adv)
