Prolog.co.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-19 pada Selasa 17 Juni 2025 untuk membahas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat, Fraksi Golkar menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Juru bicara Golkar, Shemmy Permata Sari, meminta pemerintah provinsi segera menindaklanjuti temuan BPK dan memperkuat pembinaan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar permasalahan serupa tidak terulang.
Fraksi Gerindra menyoroti isu kemiskinan. Andi Muhammad Afif Rayhan Harun menyampaikan bahwa meski angka kemiskinan menurun dari 6,11 persen pada 2023 menjadi 5,78 persen pada 2024, kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat. Kondisi ini dinilai menunjukkan kesulitan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatnya ketimpangan sosial.
Sorotan lain disampaikan Fraksi PDIP terkait penyaluran dana karbon. Juru bicara Guntur mempertanyakan keterlambatan dana yang seharusnya diterima desa-desa sejak 2022 dan meminta klarifikasi mengenai hambatan serta kelanjutan penyalurannya.
Fraksi PKB dan Fraksi PAN-Nasdem menyoroti efektivitas penggunaan anggaran. Sulasih dari PKB menekankan optimalisasi belanja di sektor pendidikan dan pekerjaan umum, sementara Abdul Giaz dari PAN-Nasdem menyoroti rendahnya serapan belanja daerah dan mendorong dukungan bagi UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal.
Fraksi PKS melalui Subandi mengkritisi kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah. Ia mendorong evaluasi menyeluruh serta reformulasi target kinerja BUMD berbasis profitabilitas dan kontribusi PAD.
Fraksi Demokrat-PPP menyoroti koordinasi pembangunan infrastruktur antara Pemprov Kaltim dan pemerintah pusat, termasuk perbaikan Jalan Mulawarman di Balikpapan yang dianggap vital bagi mobilitas warga menuju Bandara Sepinggan.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana. Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud hadir untuk menerima masukan dan rekomendasi dari seluruh fraksi.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
