Prolog.co.id, Samarinda—DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan.
Langkah ini diambil untuk menata ulang pelaksanaan CSR agar tidak berhenti sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, pembentukan pansus merupakan hasil evaluasi DPRD terhadap implementasi CSR yang selama ini dinilai belum berjalan maksimal.
Padahal, Kaltim merupakan daerah dengan aktivitas industri yang cukup padat, mulai dari sektor pertambangan, perkebunan, hingga minyak dan gas.
“Dengan intensitas industri yang tinggi, seharusnya dampak sosial yang dirasakan masyarakat juga signifikan. Karena itu, pengelolaan CSR perlu ditata agar lebih terarah, transparan, dan berkeadilan,” ujar Hasanuddin.
Menurutnya, selama ini program CSR masih bersifat parsial dan belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat secara merata, khususnya di kawasan yang terdampak langsung aktivitas perusahaan.
Hasanuddin menegaskan, CSR tidak boleh dimaknai sekadar bantuan sesaat. Lebih dari itu, CSR harus menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kaltim memandang perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih kuat, mulai dari pemetaan potensi, sinkronisasi program, hingga kejelasan penanggung jawab dalam pelaksanaan CSR.
Ia menjelaskan, pansus akan bekerja dengan menelaah regulasi yang berlaku, menginventarisasi praktik CSR perusahaan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat kontribusi CSR terhadap pembangunan daerah.
Selain itu, pansus diharapkan dapat menjadi jembatan kepentingan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.“Harapannya, ke depan pengelolaan CSR tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi selaras dengan prioritas pembangunan daerah,” katanya.
Hasanuddin menambahkan, keberadaan perusahaan di Kalimantan Timur harus membawa manfaat yang seimbang, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.“Sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran industri di wilayahnya,” tutupnya.
(Nur/Adv)
