Prolog.co.id, Samarinda—DPRD Kaltim mulai menata ulang peta sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu sektor yang kini disorot adalah potensi pendapatan dari alur sungai yang selama ini dinilai belum tergarap maksimal.Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan terdapat ruang besar yang bisa dioptimalkan dari aktivitas pelayaran di sungai-sungai Kaltim.
Salah satunya melalui pengelolaan jasa pengolongan jembatan yang idealnya dijalankan oleh perusahaan daerah.Dari 10 jembatan yang tersebar di Kaltim, Hasan menyebut hanya satu yang benar-benar menghasilkan pemasukan bagi daerah. “Setiap kapal yang melintas membutuhkan pengolongan, asistensi, dan pemanduan. Potensi ini besar kalau dikelola dengan serius,” ujarnya.
Sementara itu, sebagian besar pengelolaan di jembatan lainnya justru dikuasai pihak swasta. Karena itu, Hasan mendorong BUMD milik pemprov untuk masuk melalui skema kerja sama satu pintu agar nilai ekonominya tidak hilang begitu saja.Ia mencontohkan potensi pendapatan dari aktivitas Ship to Ship (STS) di Muara Berau dan Muara Jawa, Kutai Kartanegara.
Aktivitas bongkar muat di kawasan itu disebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.“STS di Berau, dalam radius delapan mil, tiap bulan bisa ada sekitar 150 kapal melintas. Kalau satu kapal membawa 75 ton dan dikalikan Rp1 juta, potensi PAD hampir mencapai Rp7 triliun,” terangnya.
Dengan potensi sebesar itu, Hasan yakin PAD Kaltim bisa melonjak signifikan. Ia menegaskan bahwa mencari sumber pendapatan baru menjadi kebutuhan mendesak setelah adanya pemangkasan transfer dari pusat.
Karenanya, DPRD mulai menginisiasi penyusunan regulasi dan pola kerja sama yang tepat agar peluang tersebut dapat direalisasikan. “Tahap awal yang paling memungkinkan adalah pengolongan Jembatan Mahakam dulu,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
