Prolog.co.id, Samarinda—Komisi IV DPRD Kaltim menilai tata kelola program beasiswa daerah perlu dibenahi agar penyalurannya lebih adil dan tidak menimbulkan ketimpangan baru. Evaluasi internal menunjukkan sejumlah aspek pemerataan dan akuntabilitas masih harus diperkuat.
Anggota Komisi IV, Makmur HAPK, menegaskan bahwa kebijakan beasiswa harus dirancang dengan perspektif menyeluruh—mencakup seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
Menurutnya, perguruan tinggi swasta (PTS) menampung mahasiswa dalam jumlah besar, sehingga tidak boleh dikesampingkan dalam perencanaan bantuan pendidikan.“Dukungan pemerintah tidak boleh condong ke satu sisi. PTN dan PTS harus diperlakukan setara,” ujarnya.
Makmur mengingatkan bahwa tujuan utama program beasiswa bukan sekadar menyerap anggaran, tetapi memberi manfaat konkret bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah.
Karena itu, ia menuntut agar kesempatan menerima beasiswa dibuka secara merata di seluruh kampus tanpa diskriminasi.“Kalau tujuannya memperluas akses pendidikan, semua mahasiswa berhak atas peluang yang sama,” katanya.
Selain pemerataan, Makmur menekankan pentingnya transparansi mekanisme penyaluran beasiswa. Kejelasan prosedur, menurutnya, akan mengurangi potensi kecurigaan publik dan menjaga legitimasi kebijakan.“Jika mekanismenya jelas dan terbuka, masyarakat akan lebih percaya. Transparansi itu kunci,” tegasnya.
Terkait pendanaan, ia menyoroti pentingnya penataan prioritas anggaran agar porsi belanja pendidikan tetap memenuhi amanat 20 persen. Dengan perencanaan yang matang, penyaluran beasiswa bisa dilakukan bertahap tanpa menurunkan kualitas layanan.
“Kalau cakupan program besar, tahapannya harus realistis dan disusun rapi. Yang penting publik tahu bahwa pemerintah merencanakannya secara serius,” ujarnya.
Makmur menilai pendekatan bertahap justru memberi kepastian jangka panjang sekaligus menghindarkan kesan bahwa program dijalankan terburu-buru. Masyarakat, menurutnya, akan menerima pola tersebut jika informasi disampaikan secara terbuka sejak awal. “Masyarakat sekarang kritis. Ketika pemerintah jujur soal tahapan, kepercayaan akan tumbuh,” katanya.
Ia memastikan Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawasi kebijakan pendidikan agar beasiswa benar-benar memperluas akses dan meningkatkan mutu pembelajaran di daerah.“Pendidikan adalah investasi masa depan. Karena itu setiap program harus dirancang teliti, merata, dan tepat sasaran,” tutupnya.
(Nur/Adv)
