Prolog.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diingatkan untuk tetap memberikan dukungan fiskal kepada daerah yang telah berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC). Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menilai daerah seperti Bontang dan Kutai Timur (Kutim) yang sudah mandiri dalam pembiayaan layanan kesehatan layak mendapatkan penghargaan berupa insentif provinsi.
“Daerah-daerah ini telah serius mengalokasikan anggaran demi memastikan warganya memperoleh jaminan kesehatan. Jangan sampai karena mereka mandiri, dukungan dari provinsi justru dihentikan,” tegas Agusriansyah, Senin (9/6/2025).
Legislator dari Dapil 6 itu menambahkan, pengurangan anggaran bagi daerah yang telah mencapai UHC justru memberi sinyal negatif dan berpotensi menurunkan semangat daerah lain untuk mengejar target serupa.
Ia menekankan, pendekatan berbasis penghargaan fiskal jauh lebih efektif dalam mendorong pemerataan layanan publik.
“Ini bukan sekadar soal BPJS. Insentif dari provinsi bisa digunakan untuk memperkuat layanan lain yang penting, seperti fasilitas puskesmas, program gizi, maupun edukasi kesehatan bagi masyarakat,” jelasnya.
Agusriansyah juga menyoroti fokus Pemprov Kaltim yang menurutnya terlalu terkonsentrasi pada pembiayaan daerah yang belum mandiri, sementara daerah yang sudah maju justru kurang diperhatikan.
“Keberhasilan Bontang dan Kutim seharusnya menjadi tolok ukur. Mereka perlu didorong untuk mengembangkan pengelolaan kesehatan lebih lanjut, bukan ditinggal,” tambah Sekretaris Fraksi PKS itu.
Ia mendorong Pemprov Kaltim menyusun mekanisme penghargaan fiskal berbasis capaian kinerja, termasuk di sektor kesehatan, agar keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjaga dan inovasi di daerah terus tumbuh.
Agusriansyah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pencapaian UHC bukanlah tujuan akhir, melainkan langkah awal menuju sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Jika anggaran tetap disalurkan dalam bentuk insentif atau block grant, daerah memiliki fleksibilitas lebih besar untuk mengembangkan program kesehatan yang sesuai kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
