Prolog.co.id — Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti keterbatasan fasilitas pendidikan SMA Negeri di Kabupaten Kutai Timur dalam rapat konsultasi bersama Komisi C dan D DPRD Kutai Timur di Gedung E DPRD Kaltim pada Kamis, 10 Juli 2025. Fokus rapat adalah pembahasan kebijakan provinsi terkait pengelolaan pendidikan, termasuk program Gratispol.
Sekretaris Komisi IV, M Darlis Pattalongi, menyampaikan bahwa pertumbuhan penduduk di Kutai Timur belum diimbangi dengan penambahan sarana pendidikan. “Kondisi ini membuat sekitar 500 lulusan SMP belum tertampung di SMA Negeri pada Tahun 2025,” ujarnya, didampingi anggota Komisi IV lainnya serta perwakilan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Disdikbud Kaltim.
Darlis menekankan pentingnya sosialisasi sekolah swasta dan mendorong masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan dengan dukungan dana hibah. DPRD Kaltim juga meminta Disdikbud dan kepala sekolah SMA/SMK menjalin komunikasi aktif dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari solusi terhadap tantangan pendidikan di daerah.
Selain itu, keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam pembiayaan pendidikan jenjang SMA/SMK diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah untuk SMA, SLB, dan Madrasah Aliyah.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, memastikan penambahan SMAN dan SMKN di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, termasuk pembangunan ruang kelas baru, perekrutan guru, dan penerapan sistem sekolah terpadu. Disdikbud Kaltim juga mengusulkan penambahan kuota peserta didik per kelas melalui Badan Pengembangan Mutu Pendidikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Rapat ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan menengah di Kalimantan Timur.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
