Prolog.co.id — Program Sekolah Garuda yang diluncurkan pemerintah pusat mendapat perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa pelaksanaan program ini tidak boleh sekadar menjadi pencitraan, melainkan harus membawa manfaat konkret bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Agusriansyah usai mendampingi kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda. Sekolah tersebut ditetapkan sebagai salah satu dari 12 sekolah percontohan pelaksana Sekolah Garuda di tahun 2025.
“Program ini jangan sampai menjadi simbol semata. Yang dibutuhkan adalah ekosistem pendidikan yang mampu mempersiapkan generasi muda bersaing di tingkat global,” ujar Agusriansyah.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyambut baik inisiatif pemerintah pusat, namun menilai perlunya regulasi kuat serta indikator keberhasilan yang jelas. Menurutnya, keberadaan Sekolah Garuda harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, namun tetap berorientasi pada standar pendidikan internasional.
Agusriansyah menambahkan, untuk menjamin keberlanjutan, program ini perlu memiliki landasan hukum yang kokoh. Ia mendorong pemerintah pusat untuk menyusun regulasi khusus, bahkan dalam bentuk undang-undang, agar program tidak terhenti pada pergantian periode pemerintahan.
“Kalau bicara ekosistem, berarti berbicara soal kesinambungan. Jangan sampai program ini berhenti di tengah jalan,” tegasnya.
Ia juga menyarankan agar kebijakan tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) di tingkat provinsi. Hal ini dinilai penting agar pemerintah daerah, orang tua, dan sektor swasta bisa ikut terlibat dalam mendukung program.
“Kalau hanya bergantung pada pusat, geraknya terbatas. Dengan Perda, semua pemangku kepentingan bisa bersama-sama menjalankan,” jelasnya.
Agusriansyah menutup pernyataannya dengan peringatan agar pelaksanaan Sekolah Garuda tidak terjebak pada simbol atau politisasi semata. Menurutnya, keberhasilan program hanya bisa diukur melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan akses, serta keterlibatan semua pihak.
“Jangan sampai besar di judul tapi kecil di dampak. Kita sedang bicara masa depan generasi. Harus benar-benar serius,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
