Prolog.co.id, Samarinda—Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Abdul Giaz, menyoroti pentingnya keselarasan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan banjir. Ia menilai persoalan banjir di Kaltim tidak bisa diselesaikan oleh satu tingkat pemerintahan saja, mengingat skalanya yang besar dan kebutuhan anggarannya yang signifikan.
Menurut Giaz, penanganan banjir menuntut perencanaan yang matang dan koordinasi lintas wilayah. Karena itu, ia menekankan bahwa setiap program, baik di tingkat provinsi maupun daerah, harus saling menunjang alih-alih berjalan sendiri-sendiri. “Penanganan banjir ini skalanya besar. Sinkronisasi antara Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Kota Samarinda yang tengah memfokuskan pembenahan Sungai Karang Mumus, sementara Pemerintah Provinsi Kaltim memperkuat penanganan di kawasan Sungai Mahakam. Dua arah kebijakan ini, kata Giaz, seharusnya dirancang untuk saling melengkapi.
“Karang Mumus dan Mahakam itu saling berkaitan. Kalau dua-duanya ditangani dengan arah yang sama, hasilnya bisa lebih cepat terlihat,” tambahnya.
Giaz meyakini bahwa penanganan banjir akan lebih efektif apabila seluruh pemerintah daerah memahami perannya masing-masing dan mengikuti strategi terpadu yang telah disepakati.“Kalau kolaborasinya selaras, banjir pasti bisa dikurangi. Tinggal bagaimana tiap daerah menjalankan tugasnya dengan konsisten,” tutupnya.
(Nur/Adv)
