Prolog.co.id – Bencana longsor di Kilometer 28 Jalan Poros Samarinda–Balikpapan meninggalkan luka mendalam bagi warga Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Puluhan rumah rusak berat, satu masjid roboh, dan aktivitas warga lumpuh total sejak bencana terjadi.
Sebagai bentuk kepedulian, sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur turun langsung meninjau lokasi longsor pada Jumat 30 Mei 2025. Dalam kunjungan tersebut, mereka berdialog dengan warga terdampak serta perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur untuk mencari solusi cepat atas kondisi darurat yang terjadi.
Perwakilan BBPJN Kaltim menjelaskan bahwa langkah awal penanganan difokuskan pada pembangunan jalan peralihan agar lalu lintas tetap dapat berfungsi, sembari menunggu proses perbaikan permanen pada ruas jalan utama. “Kami membangun jalur sementara untuk memastikan kendaraan tetap bisa melintas, sambil menyiapkan rencana perbaikan total,” ujar salah satu pejabat BBPJN.
Dari sisi warga, Kepala Dusun Tani Jaya, Nurhayati, menyampaikan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat setempat. Dari total 21 rumah di wilayahnya, 10 rumah sudah rata dengan tanah dan tidak dapat lagi dihuni. “Masjid kami juga ambruk. Sekarang warga mengungsi di tempat yang lebih aman. Kami berharap pemerintah segera merealisasikan relokasi yang sudah dijanjikan. Lahan relokasi sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu pembangunan dari Dinas Perkim,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Reza Fachlevi, yang turut hadir di lokasi, menyampaikan empati mendalam terhadap warga terdampak. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus memantau proses penanganan agar berjalan cepat dan tepat sasaran. “Kami melihat BPPJN sudah mulai bekerja dengan membangun jalan peralihan. Tapi memang masih ada sekitar 20 rumah dan satu tempat ibadah yang terdampak langsung. Ini harus segera ditangani,” ujarnya.
Reza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam memulihkan kondisi pasca-bencana. “Sinergi ini penting agar penanganan tidak hanya menyentuh infrastruktur, tetapi juga pemulihan kehidupan warga yang kehilangan rumah,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Abdul Rakhman Bolong, menyoroti perlunya penanganan menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi yang dialami warga. “Masalah mereka bukan cuma jalan yang rusak, tapi juga kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan kebutuhan pokok. Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” katanya.
Ia berharap agar proses relokasi dan pembangunan kembali rumah warga dapat segera terealisasi. “Jangan sampai masyarakat terlalu lama menunggu kepastian. Mereka butuh tindakan nyata,” pungkas Abdul Rakhman.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
