Prolog.co.id, Samarinda—Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, angkat bicara soal aksi unjuk rasa yang digelar kelompok masyarakat Fraksi Kaltim. Massa menolak rencana pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), termasuk TPP/TKD ASN, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Firnadi menilai demonstrasi tersebut sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sah. “Bagus saja, masyarakat menunjukkan kepedulian dan menyampaikan aspirasi,” ujarnya. Ia mengungkapkan Pemprov dan DPRD Kaltim tidak tinggal diam.
Menurutnya, Gubernur Kaltim sudah menemui kementerian terkait untuk menyampaikan keberatan daerah atas rencana pemotongan anggaran tersebut. “Ketika masyarakat ikut bersuara, itu justru menguatkan langkah daerah,” tambahnya.
Firnadi memahami kegelisahan yang disampaikan para peserta aksi. Pemangkasan TKD hingga penurunan DBH dianggap berpotensi menekan kemampuan keuangan daerah. Dengan struktur belanja APBD sekitar Rp21 triliun, potensi pengurangan hingga Rp6 triliun disebut bisa menggagalkan sejumlah program pembangunan.
Meski begitu, ia tetap meminta penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib dan sesuai ketentuan. Firnadi menegaskan seluruh pihak di daerah sedang bekerja agar kebijakan pusat tidak menimbulkan tekanan besar bagi Kaltim.“Harapannya, semuanya berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
