Prolog.co.id, Samarinda – Gelombang demonstrasi yang terus berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur mulai memunculkan respons baru dari kelompok masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang nyaris terjadi setiap pekan, DRUPADI Baladika Kaltim menyatakan akan menggelar aksi damai pada 20 Mei 2026 mendatang sebagai bentuk seruan menjaga kondusifitas daerah.
Rencana aksi tersebut diumumkan langsung Ketua DRUPADI Baladika Kaltim, Lilis Latif. Ia mengatakan pihaknya menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, namun situasi demonstrasi yang terus berlangsung dinilai mulai berdampak terhadap kenyamanan publik.
“Atas aksi demonstrasi yang terus berlangsung selama beberapa pekan terakhir di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, kami dari DRUPADI Baladika Kaltim akan menggelar aksi damai sebagai bentuk kepedulian terhadap ketertiban dan kondusifitas daerah,” ujar Lilis dalam keterangannya.
Menurutnya, aksi yang berulang kali digelar di kawasan Kantor Gubernur mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya pengguna jalan dan warga sekitar lokasi demonstrasi. Dalam beberapa aksi sebelumnya, arus lalu lintas di kawasan Jalan Gajah Mada hingga sekitar kantor gubernur sempat mengalami kemacetan akibat massa aksi dan pengamanan aparat kepolisian.
DRUPADI Baladika Kaltim menilai penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dalam koridor damai dan tidak berkembang menjadi situasi yang berkepanjangan. Karena itu, aksi yang mereka siapkan disebut akan membawa pesan berbeda dibanding demonstrasi politik atau tuntutan kebijakan yang sebelumnya ramai terjadi.
Lilis menjelaskan aksi damai tersebut akan dikemas secara sederhana dan terbuka bagi masyarakat umum.
Salah satu agenda yang disiapkan ialah pembagian bunga mawar kepada pengendara yang melintas di sekitar Kantor Gubernur Kaltim sebagai simbol ajakan menjaga suasana damai.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa aspirasi boleh disampaikan, kritik boleh diberikan, tetapi ketenangan daerah dan kenyamanan masyarakat juga harus dijaga bersama,” katanya.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tetap harus dihormati, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah. Namun di sisi lain, menurutnya, situasi daerah juga membutuhkan stabilitas agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu akibat konflik sosial dan mobilisasi massa yang berkepanjangan.
DRUPADI Baladika Kaltim juga menilai beberapa tuntutan yang sebelumnya disuarakan kelompok demonstran mulai mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bahkan sejumlah kebijakan yang sempat menuai kritik publik disebut telah dievaluasi langsung oleh pemerintah daerah.
“Beberapa poin yang menjadi sorotan publik sudah ditindaklanjuti langsung oleh Gubernur Kaltim, termasuk pengembalian anggaran yang sebelumnya dianggap mubazir oleh masyarakat,” ujar Lilis.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan arah demonstrasi yang terus berlangsung dalam beberapa pekan terakhir. Ia khawatir aksi yang semula lahir dari aspirasi masyarakat justru berubah menjadi ketegangan sosial yang terus dipelihara.
“Lalu pertanyaannya, apa lagi yang sebenarnya ingin terus didemo?” katanya.
“Kami percaya Kalimantan Timur membutuhkan solusi, bukan konflik yang terus dipelihara,” sambungnya.
Belakangan, kawasan Kantor Gubernur Kaltim memang menjadi titik konsentrasi berbagai aksi massa, mulai dari mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, hingga organisasi tertentu yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Beberapa aksi sebelumnya bahkan berlangsung hingga malam hari dan sempat memicu situasi memanas antara massa dengan aparat keamanan. Meski sebagian besar demonstrasi berjalan damai, aparat kepolisian tetap menyiagakan personel dalam jumlah besar untuk mengantisipasi gangguan keamanan maupun kemacetan lalu lintas.
Munculnya aksi tandingan berupa gerakan damai dari DRUPADI Baladika Kaltim menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik di Samarinda mulai berkembang ke berbagai arah. Tidak hanya kelompok pengkritik pemerintah yang turun ke jalan, tetapi juga kelompok masyarakat yang menyerukan stabilitas dan ketenangan daerah.
Di tengah meningkatnya tensi demonstrasi, publik kini menanti bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merespons situasi tersebut. Sebab jika gelombang aksi terus berlanjut tanpa ruang dialog yang jelas, bukan tidak mungkin eskalasi sosial di depan Kantor Gubernur Kaltim akan semakin meluas dalam waktu dekat.
(Ter/Redaksi Prolog)
