Prolog.co.id, Sangatta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Faizal Rachman, menyoroti adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 142 miliar rupiah di Dinas Kesehatan. Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlangsung di Ruang Hearing DPRD Kutim, pada Selasa, 25 Juni 2024.
“Temuan kami menunjukkan adanya SILPA sebesar 142 miliar rupiah di Dinas Kesehatan. Kami perlu memahami penyebab di balik surplus anggaran ini,” ungkap Faizal.
Faizal menjelaskan bahwa dari total anggaran sebesar 707 miliar rupiah yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan, tidak seluruhnya digunakan.
“Sebagian dari anggaran tersebut dialokasikan untuk Rumah Sakit Kudungga dan Rumah Sakit Sangkulirang,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa SILPA sebesar 142 miliar rupiah sebagian besar berasal dari pos belanja pegawai. Faizal mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya pegawai kesehatan yang belum mendapatkan gaji.
“Kami khawatir bahwa SILPA yang besar pada belanja pegawai menunjukkan adanya masalah dalam pembayaran gaji. Anggaran untuk belanja pegawai seharusnya sudah direncanakan dengan baik,” jelasnya.
Setelah penjelasan dari pihak terkait, diketahui bahwa penyebab utama SILPA besar pada belanja pegawai adalah pembatalan rencana operasional Rumah Sakit di Muara Bengkal.
“Rencana operasional Rumah Sakit di Muara Bengkal yang tidak terlaksana menyebabkan dana yang dialokasikan untuk operasional tersebut tidak terserap,” kata Faizal.
Faizal memastikan bahwa tidak ada tenaga kesehatan yang terlambat gajinya. Sebaliknya, anggaran telah dialokasikan tetapi belum digunakan karena operasional rumah sakit yang ditunda.
“Jadi, bukan karena ada tenaga kesehatan yang tidak digaji, tetapi karena operasional rumah sakit belum dimulai. SILPA sebesar 28 miliar rupiah merupakan akibat dari penundaan ini,” tambahnya.
Selain itu, Faizal juga meminta klarifikasi terkait SILPA untuk peralatan dan mesin di Dinas Kesehatan yang mencapai sekitar 30 miliar rupiah.
“Kami ingin penjelasan mengenai SILPA pada peralatan dan mesin. Jika peralatan tersebut tidak sempat dibeli tahun ini, harus ada kepastian bahwa anggaran akan dialokasikan tahun depan. Jika tidak diperlukan, sebaiknya dialihkan untuk kebutuhan lain,” pungkasnya.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
