Prolog.co.id, Samarinda—Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) hingga kini masih jauh dari kata mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras. Produksi lokal yang hanya berkisar 170 ribu ton per tahun belum sanggup menutup konsumsi masyarakat yang mencapai 350 ribu ton.
Kondisi itu membuat Kaltim berada pada posisi rentan dari sisi ketahanan pangan. Padahal, indeks ketahanan pangan daerah ini tercatat cukup tinggi secara nasional.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak terlena oleh capaian indeks tersebut. Ia menegaskan pentingnya memperkuat sektor produksi pangan di daerah.
“Angkanya tampak bagus, tapi kalau hampir separuh kebutuhan masih bergantung pasokan luar daerah, itu artinya kita belum aman,” ucap Firnadi.
Ia juga menyoroti sempitnya lahan pertanian produktif. Dari total luas wilayah Kaltim sekitar sembilan juta hektare, hanya sekitar 63 ribu hektare yang benar-benar menjadi lahan panen padi.
Politikus PKS itu menambahkan, Komisi II sudah mengkaji kebutuhan anggaran pertanian untuk tahun 2026 sejak pertengahan tahun ini. Namun upaya tersebut tersendat regulasi baru, yakni Permendagri 900/2024, yang membatasi peran pemerintah provinsi dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian.
“Petani butuh alat dan bantuan langsung. Sayangnya, aturan baru justru mempersempit ruang provinsi untuk membantu. Ini perlu segera dicari solusinya,” tegasnya.
Firnadi menekankan bahwa ketahanan pangan sejati tidak hanya diukur lewat indeks atau peringkat. Produksi dalam negeri harus kuat dan berkelanjutan.
Ia mendorong pemerintah meningkatkan perluasan lahan produktif, mengoptimalkan program pertanian, serta memastikan bantuan untuk petani tepat sasaran.
“Kalau produksi daerah kokoh, ekonomi kita ikut stabil,” pungkasnya.
(Nur/Adv)
