Prolog.co.id, Sangatta – Fraksi Partai Demokrat mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pandangan partai berlogo Bintang mercy ini disampaikan Muhammad Amin dalam sidang paripurna DPRD Kutim pada Kamis, 13 Juni 2024, kemarin.
Muhammad Amin menyebut, dalam evaluasi terhadap laporan keuangan daerah tahun 2023 menemukan sejumlah kewajiban yang belum terselesaikan, mencapai Rp189,66 miliar. Kewajiban ini mencakup pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan seluruh kewajiban ini pada tahun 2024,” tegas Amin.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan. Masyarakat berhak mengetahui secara jelas bagaimana anggaran daerah digunakan. Untuk itu, Fraksi Demokrat meminta pemerintah daerah untuk membuka akses informasi keuangan kepada publik.
“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Amin.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mendesak pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek dan penggunaan anggaran. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat menjalankan pengelolaan keuangan dengan lebih baik dan akuntabel,” tambah Amin.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
