Prolog.co.id, Sangatta – Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis, 13 Juni 2024, Fraksi Partai Demokrat memberikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Namun demikian, fraksi ini juga menyoroti sejumlah catatan penting, terutama terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Muhammad Amin, perwakilan Fraksi Demokrat, mengungkapkan bahwa realisasi PAD tahun 2023 masih belum optimal, yaitu sebesar 44,76 persen dari target. Menurutnya, hal ini berimplikasi pada belum terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi PAD yang lebih besar lagi,” tegas Amin.
Fraksi Demokrat juga mempertanyakan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan PAD. Amin menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD untuk memastikan optimalisasi kontribusi mereka.
“Apakah seluruh BUMD telah beroperasi secara efektif dalam mendukung peningkatan PAD?” tanyanya.
Fraksi Demokrat menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat perlu mengetahui secara jelas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan PAD.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Amin.
Selain itu, Fraksi Demokrat juga menyarankan agar pemerintah daerah melakukan diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.
“Dengan diversifikasi sumber pendapatan, maka keuangan daerah akan menjadi lebih stabil dan berkelanjutan,” tambahnya.
Fraksi Demokrat berharap masukan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
