Prolog.co.id, Samarinda — Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026 yang bernilai Rp15,15 triliun. Pandangan umum yang dibacakan Abdul Rakhman Bolong itu menyoroti terutama penurunan pendapatan daerah yang cukup tajam dibanding APBD Perubahan 2025.
Dalam nota penjelasan, target pendapatan daerah 2026 tercatat Rp14,25 triliun. Angka ini anjlok Rp4,89 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp19,14 triliun. “Gerindra meminta penjelasan pemerintah atas penurunan signifikan tersebut,” ungkap Abdul.
PAD ditargetkan mencapai Rp10,75 triliun yang bersumber dari pajak daerah Rp9,06 triliun, retribusi Rp1,12 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp432,26 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp127,39 miliar. “Namun Gerindra mempertanyakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan target PAD yang cukup tinggi itu bisa tercapai,” lanjutnya.
Pendapatan transfer dari pusat juga mengalami koreksi besar, turun hingga 66,39 persen atau Rp6,19 triliun. Fraksi Gerindra meminta penjelasan mendetail mengenai dasar penyesuaian tersebut, sekaligus menyoroti masih amburnya pengelolaan aset tetap daerah, termasuk aset tanah yang dimanfaatkan pihak ketiga namun tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.
Gerindra juga mendorong pemerintah melakukan pendataan potensi pajak secara menyeluruh, memperkuat penagihan piutang pajak dan retribusi, hingga memperluas layanan pembayaran pajak melalui sistem digital. Pembaruan regulasi, pengawasan distribusi BBM industri, dan optimalisasi dividen BUMD juga masuk dalam rekomendasi Fraksi Gerindra.
(Nur/Adv)
