Prolog.co.id, Sangatta – Dalam rapat Paripurna ke-27 masa persidangan III untuk tahun anggaran 2023/2024, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan pujian kepada Pemerintah Daerah Kutai Timur atas pencapaian luar biasa dalam Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Rapat yang berlangsung pada Kamis 13 Juni 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kutim, Jonni, dengan kehadiran Asisten III Bupati Kutim, Sudirman Latif, serta anggota dewan dan tamu undangan di ruang sidang utama DPRD Kutim.
Dalam kesempatan tersebut, Maswar dari Fraksi Golkar mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan atas peningkatan Pendapatan Daerah yang signifikan. “Kami sangat mengapresiasi pencapaian Pendapatan Daerah tahun 2023 yang mencapai Rp. 8,59 triliun. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 352,46 miliar, Transfer sebesar Rp. 7,67 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 568,85 miliar,” kata Maswar saat memberikan pandangannya.
Maswar menekankan bahwa kenaikan sebesar 104% dari target yang ditetapkan menunjukkan kerja keras dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Ini adalah pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan tambahan pendapatan sebesar Rp. 3,47 triliun dibandingkan dengan tahun 2022,” imbuhnya.
Selain pendapatan, Maswar juga menyoroti peningkatan belanja daerah yang mencapai Rp. 7,54 triliun pada Tahun Anggaran 2023. Belanja ini meningkat secara signifikan dari Rp. 4,047 triliun pada tahun sebelumnya, mencakup berbagai kategori seperti Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
“Peningkatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih baik,” jelasnya.
Maswar juga mencatat bahwa surplus/defisit tahun 2023 sebesar Rp. 1,05 triliun adalah indikasi positif dari pengelolaan anggaran yang sehat. “Surplus ini menunjukkan bahwa pengeluaran telah dilakukan dengan cara yang efisien dan terencana,” ungkapnya.
Dalam hal pembiayaan daerah, laporan menunjukkan penerimaan sebesar Rp. 1,57 triliun dan pengeluaran sebesar Rp. 46,5 miliar, yang menegaskan stabilitas keuangan daerah. “Ini merupakan indikator bahwa posisi keuangan daerah tetap solid,” tambah Maswar.
Maswar juga menginformasikan bahwa neraca aset daerah pada tahun 2023 mencapai Rp. 18 triliun, meningkat signifikan dari Rp. 13,4 triliun pada tahun sebelumnya. “Peningkatan aset ini sangat penting untuk mendukung berbagai program pembangunan daerah ke depan,” ujarnya.
Meskipun ada kenaikan kewajiban daerah menjadi Rp. 189,6 miliar dari Rp. 81,2 miliar pada tahun lalu, Maswar tetap optimis. “Peningkatan kewajiban ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan peningkatan aset, yang menunjukkan prospek positif untuk pengembangan daerah ke depan,” tutupnya.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
