Prolog.co.id, Samarinda – Fraksi PKS DPRD Kaltim menyoroti kondisi fiskal daerah yang disebut memasuki fase pengetatan pada tahun anggaran 2026. Pandangan umum itu dibacakan Subandi dalam rapat paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Dalam penyampaiannya, PKS menegaskan bahwa tahun anggaran 2026 bukan masa yang mudah bagi Pemprov Kaltim. Penurunan transfer daerah dari Rp 9,33 triliun menjadi Rp 3,13 triliun—turun lebih dari 66 persen—menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera menyesuaikan strategi fiskal.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga merosot tajam dari Rp 6,06 triliun menjadi hanya Rp 1,62 triliun, atau menyusut 73 persen. Kondisi ini berimbas pada penyesuaian besar rancangan APBD 2026 yang sebelumnya disepakati Rp 21,35 triliun harus turun menjadi Rp 15,15 triliun.
“Dalam situasi seperti ini, penguatan arah pembangunan adalah keharusan. Layanan dasar, perlindungan kelompok berpenghasilan rendah, serta program prioritas harus menjadi fokus,” tegas Subandi membacakan.
Fraksi PKS juga menyoroti struktur pendapatan daerah 2026 yang mencatat total Rp 14,25 triliun. Meski mengapresiasi proyeksi PAD sebesar Rp 10,75 triliun, PKS menegaskan peningkatan PAD harus berbasis ekspansi pajak produktif, digitalisasi, dan efisiensi pengelolaan aset daerah, bukan menambah beban masyarakat.
PKS meminta pemerintah memperkuat strategi pengelolaan pendapatan transfer Rp 3,13 triliun agar tidak terlalu bergantung pada pusat, serta mengawal transparansi pos Lain-Lain Pendapatan Daerah sekitar Rp 362 miliar yang dinilai perlu penjelasan lebih rinci.
(Nur/Adv)
