Prolog.co.id, Sangatta – Dalam rapat paripurna ke-27 masa persidangan III tahun anggaran 2023/2024, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyampaikan pandangannya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Jonni, dengan kehadiran Bupati Kutim yang diwakili oleh Asisten III, Sudirman Latif, serta 21 anggota dewan dan sejumlah tamu undangan, di ruang sidang utama DPRD Kutim pada Kamis 13 Juni 2024.
Maswar dari Fraksi Golkar mengungkapkan bahwa Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2023 telah mencapai Rp. 8,59 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah berkontribusi Rp. 352,46 miliar, Transfer berjumlah Rp. 7,67 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 568,85 miliar.
“Ini adalah peningkatan luar biasa, mencapai 104% dari target yang telah ditetapkan,” kata Maswar dalam rapat paripurna DPRD Kutim, Kamis 13 Juni 2024.
Maswar juga menekankan bahwa kenaikan pendapatan daerah di tahun 2023 adalah yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp. 5,124 triliun, sehingga terdapat lonjakan sebesar Rp. 3,47 triliun atau 67% pada tahun ini.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Transfer dan Pendapatan Asli Daerah. “Ini mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik oleh Pemerintah Daerah Kutim,” tambah Maswar.
Di samping itu, Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 juga mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp. 7,54 triliun, yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Ini merupakan kenaikan sebesar Rp. 3,07 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp. 4,047 triliun.
Maswar juga mencatat bahwa kondisi surplus/defisit pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1,05 triliun menunjukkan pengelolaan keuangan yang efektif. “Ini merupakan hasil dari pengelolaan belanja yang efisien dan terencana,” ujar Maswar.
Dalam hal pembiayaan daerah, tercatat penerimaan sebesar Rp. 1,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 46,5 miliar, yang semakin memperkuat kestabilan posisi keuangan daerah.
Akhirnya, neraca aset daerah pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 18 triliun, meningkat Rp. 5 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 13,4 triliun. “Namun, kewajiban daerah juga mengalami peningkatan menjadi Rp. 189,6 miliar dari sebelumnya Rp. 81,2 miliar,” tutup Maswar.
(Idm/Adv/DPRD Kutim)
