Prolog.co.id, Samarinda – Program pendidikan Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi perhatian publik di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Program yang digadang-gadang menjadi salah satu andalan pemerintahan baru itu kini mulai menuai beragam evaluasi akibat sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, mantan anggota DPRD Kaltim periode 2014–2019, Zain Taufiq Nurrohman, menilai berbagai persoalan yang muncul masih berada dalam batas wajar mengingat program tersebut memiliki cakupan besar dan target yang sangat ambisius sejak tahun pertama pemerintahan.
Menurut Zain, masyarakat perlu melihat pelaksanaan program pemerintah secara lebih proporsional dan tidak semata-mata menilai dari kendala teknis yang terjadi di lapangan.
“Program Pak Gubernur dan Wakil Gubernur di tahun pertama ini memang targetnya cukup tinggi, termasuk Gratispol yang menjadi salah satu program unggulan,” ujarnya.
Program Gratispol sendiri sejak awal diluncurkan langsung menarik perhatian luas masyarakat. Pemerintah Provinsi Kaltim menjanjikan bantuan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dengan skala penerima yang besar dan dukungan anggaran jumbo.
Di tengah kondisi biaya pendidikan yang terus meningkat, program tersebut dipandang sebagai langkah progresif untuk memperluas akses kuliah bagi masyarakat Kalimantan Timur. Namun dalam implementasinya, sejumlah mahasiswa mulai menyampaikan keluhan terkait proses administrasi, syarat penerima, hingga mekanisme pencairan bantuan yang dianggap belum sepenuhnya jelas.
Situasi itu kemudian memunculkan kritik di ruang publik. Sebagian masyarakat mempertanyakan kesiapan pemerintah menjalankan program berskala besar tersebut, terutama karena melibatkan ribuan mahasiswa dan banyak perguruan tinggi.
Menanggapi hal tersebut, Zain menilai program sebesar Gratispol memang tidak bisa langsung berjalan sempurna dalam waktu singkat. Ia menyebut kompleksitas kebijakan tersebut sangat besar karena melibatkan proses birokrasi, validasi data, distribusi anggaran, hingga koordinasi lintas kampus.
“Program sebesar ini tentu tidak mudah. Mahasiswanya banyak, kampusnya beragam, dan anggarannya juga besar. Kalau di tahun pertama masih ada kekurangan dan kendala, menurut saya itu hal yang wajar,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih berada dalam fase penyesuaian sistem dan pola kerja birokrasi baru. Karena itu, berbagai keluhan masyarakat seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk penyempurnaan program, bukan langsung dianggap sebagai kegagalan total.
Menurutnya, tekanan publik terhadap pemerintahan Rudy-Seno memang relatif tinggi karena masyarakat berharap perubahan cepat sejak awal kepemimpinan mereka. Di sisi lain, kebijakan publik berskala besar membutuhkan waktu agar sistem pelaksanaannya benar-benar stabil dan tepat sasaran.
“Ekspektasi masyarakat memang tinggi sekali. Tetapi kita juga harus memahami bahwa program besar seperti ini membutuhkan proses bertahap,” ujarnya.
Zain menilai tantangan utama pemerintah saat ini bukan lagi sekadar meluncurkan program, tetapi memastikan sistem penyalurannya berjalan rapi dan tidak membingungkan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa program bantuan pendidikan dengan cakupan luas berpotensi menghadapi persoalan administratif jika mekanisme pendataan dan verifikasi belum sepenuhnya matang. Karena itu, menurut dia, evaluasi teknis harus dilakukan secara berkala agar program tidak kehilangan kepercayaan publik di tengah antusiasme masyarakat yang sangat besar.
“Yang penting sekarang pemerintah mau mendengar masukan dan melakukan perbaikan,” katanya.
Meski memberikan sejumlah catatan kritis, Zain mengaku tetap optimistis program-program unggulan Pemprov Kaltim, termasuk Gratispol, dapat mengalami penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya. Ia meyakini pengalaman tahun pertama akan menjadi bahan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem distribusi bantuan pendidikan.
“Kelak pasti ada proses penyempurnaan. Tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya tentu harus lebih baik lagi,” ujarnya.
Program Gratispol sendiri kini menjadi salah satu kebijakan paling disorot di Kalimantan Timur. Di satu sisi, program itu mendapat apresiasi karena dianggap membuka peluang pendidikan lebih luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, pelaksanaannya juga menjadi ujian besar bagi pemerintahan Rudy-Seno dalam memastikan bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan mudah diakses.
Dengan target penerima yang besar dan kebutuhan anggaran mencapai triliunan rupiah, keberhasilan Gratispol dinilai tidak hanya bergantung pada kekuatan fiskal daerah, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun sistem birokrasi yang efektif, transparan, dan responsif terhadap keluhan masyarakat.
Di tengah kritik dan dukungan yang terus berjalan bersamaan, Gratispol kini bukan sekadar program bantuan pendidikan biasa. Program ini telah menjadi tolok ukur awal bagaimana pemerintahan Rudy-Seno mengelola ekspektasi publik terhadap janji perubahan yang mereka bawa sejak awal menjabat.
(Ter/Redaksi Prolog)
