Prolog.id, Samarinda – DPRD Kaltim menggelar Rapat Paripurna Ke-46 dengan agenda penyampaian tanggapan dan/atau jawaban Gubernur Kaltim atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Keuangan APBD 2026. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gedung Utama DPRD Kaltim, Minggu (30/11).
Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel memimpin jalannya paripurna, didampingi Wakil Ketua III Yerini Eviliana, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni yang hadir mewakili Gubernur. Hadir pula unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tenaga ahli, dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ekti menegaskan pentingnya langkah lanjutan setelah seluruh fraksi DPRD Kaltim menyampaikan pandangan umum mereka pada paripurna sebelumnya.“Setelah pandangan umum fraksi-fraksi disampaikan, maka kita berharap Pemprov Kaltim memberikan jawaban secara komprehensif,” ujar Ekti.
Ia menambahkan, tahapan selanjutnya sesuai tata tertib adalah pembahasan mendalam oleh Badan Anggaran DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).“Hasil pembahasan ini akan menjadi dasar laporan hasil kerja Banggar DPRD Kaltim yang akan disampaikan pada paripurna berikutnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekdaprov Sri Wahyuni menyampaikan jawaban Pemerintah Provinsi Kaltim atas seluruh pandangan fraksi—mulai dari Fraksi Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN–NasDem, PKS, hingga Demokrat–PPP.
Menurutnya, hampir semua fraksi menyoroti penurunan signifikan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Kondisi itu menyebabkan APBD 2026 turun menjadi Rp15,15 triliun, jauh berkurang dari APBD 2025 yang mencapai Rp21,74 triliun atau berkurang Rp6,59 triliun.
“Kami memastikan Rancangan APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat Kaltim,” tegas Sri Wahyuni.
Dengan jawaban resmi dari pihak eksekutif, pembahasan APBD 2026 kini memasuki babak lanjutan menuju finalisasi di tingkat Banggar sebelum diparipurnakan.
(Nur/Adv)
