Prolog.co.id — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menekankan pentingnya langkah strategis dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan. Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur bertema “Sinergi Daerah Penghasil Sumber Daya Alam untuk Mengoptimalkan Dana Bagi Hasil” di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu, 9 Juli 2025.
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, dan Kepala Bapenda Kaltim. Hadir pula 12 gubernur dan wakil gubernur dari provinsi penghasil SDA, termasuk Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Hasanuddin Mas’ud menegaskan bahwa DPRD berharap rakor ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi acuan pengelolaan DBH lebih adil dan transparan. Ia menyebutkan pengalaman lapangan yang dimiliki komisi DPRD menjadi modal penting untuk menyusun masukan yang relevan bagi pemerintah pusat.
“Kami ingin setelah rakor ini muncul rekomendasi strategis dari DPRD. Pengalaman turun ke lapangan memungkinkan kami memberikan masukan yang konkret dan aplikatif,” ujar Hasanuddin.
Ketua DPRD Kaltim juga menyoroti pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang berkelanjutan. Kalimantan Timur memiliki 10 Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), menjadikannya provinsi dengan jumlah PKP2B terbanyak di Indonesia, sehingga pengelolaan DBH menjadi kunci dalam memastikan manfaatnya dirasakan secara adil.
Gubernur Rudy Mas’ud menambahkan bahwa rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi juga momentum untuk memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil SDA. Menurutnya, banyak daerah penghasil SDA belum menerima alokasi DBH yang proporsional meskipun kontribusi terhadap PNBP nasional sangat signifikan.
“Ini bukan soal bagi-bagi kue, tapi soal keadilan fiskal. Kaltim menyumbang lebih dari 50 persen PNBP nasional dari sektor tambang, namun alokasi DBH yang diterima belum sebanding,” tegas Rudy.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah awal bagi penyusunan regulasi yang lebih berpihak pada daerah penghasil serta memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi SDA yang berkelanjutan.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
