Prolog.co.id — Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi desakan DPP Partai NasDem yang meminta Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, langkah tersebut merupakan dinamika politik yang wajar, namun tidak mengubah fakta bahwa pembangunan IKN telah memiliki dasar hukum yang sah.
Hasanuddin menyampaikan bahwa pemindahan IKN ke Kaltim telah ditetapkan secara resmi dan masih berjalan sesuai tahapan yang diatur pemerintah.
“Ini kan bagian dari opini politik, wajar saja terjadi. Tapi dari sisi regulasi, semua sudah jelas. IKN resmi di Kaltim dan prosesnya tetap berjalan,” ujarnya di Samarinda, Senin 21 Juli 2025.
Ia menegaskan dukungan pemerintah pusat masih terlihat nyata melalui alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan IKN. Menurut Hasanuddin, hal itu menjadi indikator kuat bahwa proyek strategis nasional tersebut tetap menjadi prioritas.
“Dukungan pendanaan dari pusat masih besar. Itu menandakan komitmen pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan IKN tidak berkurang,” jelasnya.
Selain itu, Hasanuddin menyambut positif rencana pengoperasian Bandara VVIP IKN untuk penerbangan komersial. Ia menilai langkah ini akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, bukan hanya untuk mendukung pembangunan IKN.
“Ini perkembangan yang baik. Bandara yang awalnya eksklusif untuk IKN kini bisa dipakai masyarakat secara komersial. Dampaknya tentu lebih luas,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Hasanuddin meminta agar isu anggaran tidak dijadikan dalih untuk kembali memperdebatkan penetapan lokasi IKN. “Daripada mempertanyakan lagi, lebih baik datang langsung melihat progres di lapangan. Dengan begitu, penilaian bisa lebih objektif,” pungkasnya.
(Nng/Adv/DPRDKaltim)
