Prolog.co.id, Samarinda – Menjelang Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur, perhatian terhadap isu pertambangan masih minim dalam visi dan misi para calon kepala daerah.
Meski dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan begitu signifikan, kebijakan terkait pertambangan tetap terpusat di tangan pemerintah pusat, menyisakan ruang terbatas bagi para kepala daerah untuk mengambil langkah konkret.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mareta Sari, menyoroti kurangnya perhatian calon kepala daerah terhadap isu-isu penting terkait pertambangan, seperti pemulihan pasca tambang dan penyelesaian kasus lubang tambang yang terbengkalai.
“Visi misi yang ada masih kurang menonjolkan perhatian terhadap lingkungan, khususnya soal tambang,” ujarnya Mareta Sari.
Keterbatasan wewenang menurutnya membuat calon kepala daerah Kaltim mengikuti kebijakan pusat tanpa ada upaya signifikan untuk mengatasi masalah lingkungan yang dihadapi.
Mareta menilai, beberapa calon memang menawarkan gagasan untuk meningkatkan ekonomi melalui sektor pertanian dan perikanan, namun efektivitas rencana tersebut masih diragukan.
“Jika sebagian besar lahan di Kaltim masih dikuasai oleh tambang dan perkebunan, sulit membayangkan pembangunan sektor pertanian dan perikanan akan berkembang,” tambahnya.
Ia juga mempertanyakan kemampuan calon kepala daerah untuk mewujudkan rencana ekonomi alternatif di tengah semakin terbatasnya lahan produktif.
“Ekonomi pertanian dan perikanan hanya bisa tumbuh jika lahan dan lingkungan tetap terjaga, sementara ekspansi pertambangan terus mengancam keberlanjutan tersebut.
Ia berharap, para calon kepala daerah mempertimbangkan dampak pertambangan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal dalam kebijakan mereka.
“Ini bukan sekadar pilihan ekonomi, tapi soal keberlanjutan hidup masyarakat Kaltim,” tegasnya.
Isu lingkungan ini diharapkan bisa menjadi perhatian utama dalam Pilkada Kaltim, terutama agar para calon kepala daerah tidak hanya mengikuti arahan pusat tetapi juga berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan daerah.
(Mat)
