Prolog.co.id, Samarinda – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Timur terus digencarkan DPRD Kaltim melalui kegiatan yang melibatkan langsung masyarakat. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, J. Jahidin, menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) bertema “Hak dan Kewajiban Masyarakat Sipil” di Jalan Elang, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang.
Dalam agenda tersebut, Jahidin menghadirkan dua narasumber, Yustiani dan Irwansyah, untuk memberikan pemahaman mengenai peran vital masyarakat sipil dalam sistem demokrasi. Forum ini dirancang untuk mengajak warga lebih sadar posisinya sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus memahami kewajiban mereka dalam memperjuangkan kepentingan publik.
Dalam sambutannya, Jahidin menegaskan bahwa masyarakat sipil adalah pilar utama demokrasi. Politisi PKB ini menuturkan, demokrasi bukan sebatas pemilihan umum, melainkan mencakup partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.“Demokrasi tidak akan kuat tanpa masyarakat sipil yang memahami hak dan kewajibannya. Kita semua punya peran memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada rakyat,” ujarnya.
Jahidin berharap kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sebagai penyampaian materi, tetapi mampu mendorong masyarakat berani bersuara dan aktif memanfaatkan ruang partisipasi publik yang tersedia. Menurutnya, kekuatan demokrasi terletak pada tingkat keterlibatan warganya.“Semakin aktif masyarakat berpartisipasi, semakin sehat demokrasi kita,” ujar legislator dapil Samarinda itu.
Kegiatan PDD ini digelar sebagai ruang edukasi dan dialog mengenai hak sipil, kewajiban warga negara, serta peran publik dalam mendorong pemerintah yang responsif. Forum ini juga sekaligus memperkuat hubungan DPRD Kaltim dengan masyarakat sebagai mitra strategis pembangunan daerah.
Lewat penyampaian materi dari narasumber, peserta mendapatkan gambaran lebih luas mengenai mekanisme demokrasi lokal. Warga diajak berdiskusi soal berbagai isu sosial, serta belajar menyalurkan aspirasi mereka dengan cara yang efektif kepada pemerintah.Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di Kaltim.
(Nur/Adv)
