Usai menamatkan kuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Komputer, Universitas Mulawarman tahun lalu, Krismonika Benang memendam satu tekad. Ia ingin kembali ke tanah kelahirannya di Mahakam Ulu untuk mengabdi sebagai guru.
“Ilmu yang saya dapatkan selama kuliah di Samarinda harus kembali ke kampung saya,” kata Monik—sapaan akrabnya, penuh percaya diri.
Satu hal yang menyulut motivasi perempuan kelahiran Desa Tiong Bu’u, Kecamatan Long Apari itu, ia ingin anak-anak di Mahakam Ulu memiliki kemampuan yang mendalam tentang teknologi. Menurutnya, anak-anak di sana masih tertinggal dalam kemajuan digital.
“Tidak seperti di Samarinda, murid-murid sudah memahami dengan baik cara kerja teknologi, termasuk komputer. Di sana (Mahakam Ulu) itu, belum tentu bisa mereka. Kebutuhan dasar teknologi itu penting,” terang Monik, saat diwawancarai via telepon, Senin, 14 April 2025.
Pada masa kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 lalu, Monik banyak mendengar tentang Gratispol yang seliweran di media sosial. Ada dua hal yang menjadi perhatiannya, Gratispol, janji politik pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji menawarkan layanan internet gratis dan pendidikan tanpa biaya.
Menurut Monik, internet memang jadi masalah di kabupaten termuda Benua Etam itu. Minimnya fasilitas, memaksa masyarakat setempat harus cari akal untuk mendapatkan sinyal. Jaringan internet buruk tentu berdampak pada proses belajar murid-murid di sana.
“Di Long Apari itu cuma ada satu tower. Dipakai ribuan manusia. Jadi otomatis lelet,” imbuhnya.
Meski begitu, persoalan jaringan internet perlahan membaik di Mahakam Ulu. Layanan internet satelit di Long Apari hadir. “Internet di sana sudah 24 jam. Cuma tetap bayar per bulan,” ucapnya.
Monik sekarang menjadi guru di salah satu SD swasta di Samarinda. Setengah perjalanan menuju asa telah terwujud. Namun, ia menaruh harapan yang besar atas hadirnya Gratispol demi memajukan Mahakam Ulu.
“Saya berharap Gratispol bisa merata, dan anak-anak di Long Apari merasakan manfaatnya secara adil,” tandasnya.
Lain lagi kisah Wawan. Pemuda yang kini menetap di Samarinda itu menceritakan pengalamannya sewaktu belajar di SMPN 17 Sendawar, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, 2007 silam. Setiap hari Wawan menempuh lebih dari 20 kilometer melewati jalan tanah. Berjalan kaki dari rumah di Kampung Muara Tae ke sekolahnya di Tanjung Isuy.
Berangkat pukul 06.30, ia tiba di sekolah jam 10.00. Bilang Wawan, gurunya bakal memaklumi bila ia terlambat, lantaran tak mampu berbuat apa-apa.
“Kalau hujan kaki pasti penuh lumpur, makanya enggak pakai sepatu kalau ke sekolah,” kelakar Wawan, kepada prolog.co.id, Senin, 28 April 2025.
Saat banyak teman sebayanya berhenti sekolah karena fasilitas belajar dan kondisi ekonomi yang terbatas, Wawan tetap bertahan. Ia menuntaskan pendidikannya sampai meraih gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Mulawarman. Ia lulus pada 2020 lalu.
Senada dengan Monik, Wawan hanya bisa menggantungkan harapan pada Gratispol yang direncanakan berjalan pada tahun ini. Ia tak ingin generasi sekarang merasakan hal sama seperti dirinya.”Kalau bisa, Gratispol merata sampai ke hulu (sebutan warga Kaltim untuk daerah pedalaman yang dekat dengan sungai, utamanya Sungai Mahakam),” tegas Wawan.
Gratispol jadi Harapan Mahasiswa Mahakam Ulu Hadapi Biaya Kuliah
Dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltim Tahun 2025-2029, ada tiga aspek prioritas pembangunan daerah. Yakni peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, penurunan kemiskinan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Menukil dokumen tersebut, yang banyak mengutip berbagai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mahakam Ulu dan Kutai Barat masih di bawah nasional (75,02).
Mahakam Ulu mencatatkan skor terendah, yakni 70,79. Diikuti Kutai Barat 74,76. Kemudian Penajam Paser Utara—daerah penyangga Ibu Kota Nusantara—dengan skor 74,94.
Pada aspek pendidikan, Kaltim juga punya masalah serius. Angka putus sekolah di tingkat SMA/SMK tergolong tinggi, mencapai 18,16 persen.
Ketertinggalan di bidang pendidikan jelas berdampak pada persoalan ekonomi. Tingkat kemiskinan Kaltim secara keseluruhan berada di angka 5,78 persen, lebih baik dibanding nasional (9,03 persen). Namun, daerah pedalaman seperti Mahakam Ulu (10,75 persen) dan Kutai Barat (9,56 persen) justru mencatatkan nilai di atas rata-rata nasional. Ada juga daerah lain yang tingkat kemiskinannya lebih dari 6 persen. Di antaranya Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Paser.
Tak heran, otoritas setempat mengkategorikan daerah-daerah tersebut masuk wilayah terdepan, terluar, dan terpencil alias 3T.
Rhestytita Melia Along, Ketua Umum Keluarga Besar Mahasiswa Kabupaten Mahakam Ulu (KBMKMU) mengamini jika persoalan ekonomi jadi kendala utama masyarakat untuk mendapatkan sarana pendidikan.
“Bahkan ada beberapa yang sudah pernah kuliah, karena tidak mampu secara ekonomi, setop di tengah jalan,” ucap Melia, saat dihubungi lewat saluran telepon, Rabu, 16 April 2025.
Dari ratusan mahasiswa Mahakam Ulu yang merantau ke Samarinda untuk berkuliah, sebagian besar orang tuanya mencari nafkah di ladang. Bekerja sebagai petani.
Apalagi mereka yang tinggal Long Apari dan Long Pahangai, dua daerah yang berdekatan dengan Negeri Jiran, Malaysia. Hadirnya program Gratispol dimaknai Melia sebagai angin segar.
“Sangat membantu. Semoga kami pelosok desa dapat menikmatinya,” ucap mahasiswi Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag) Samarinda itu.
Melia, yang menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan itu berniat mendaftar Gratispol untuk pascasarjana. Sebab, ia menerima kabar, tahun ini program sekolah gratis tersebut mengutamakan mahasiswa baru.
“Kita pasti punya mimpi. Kalau ada kesempatan untuk mendaftar, saya lanjut S2,” tutup Melia, mengakhiri wawancara.
Dari Janji Politik, Gratispol Menjadi Program Prioritas
Gratispol adalah janji yang ditawarkan kepada masyarakat oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan pasangannya, Seno Aji. Program ini dianggap selaras dengan tujuan melahirkan generasi emas di Indonesia. Yakni memperkuat sumber daya manusia.
Pada 100 hari masa kerja Rudy-Seno, tepatnya pada 21 April 2025, Gratispol diluncurkan. Janji politik itu dijabarkan lewat enam paket. Mulai kesehatan, seragam sekolah, biaya administrasi kepemilikan rumah, hingga umrah atau haji serta perjalanan suci bagi pengurus rumah ibadah. Semuanya gratis.
Ada juga pendidikan gratis SMA sederajat hingga S3 serta wifi dan internet gratis di desa. Sebuah program yang jadi hajat Monik untuk masyarakat Mahakam Ulu.
Menurut Gubernur Rudy, meningkatkan mutu pendidikan adalah langkah untuk memotong rantai kemiskinan dan kebodohan. Sehingga bonus demografi yang besar di Kaltim mesti dimanfaatkan.
“Rantai kemiskinan dan kebodohan hanya dapat diputus dengan pendidikan. Indikatornya, minimal 20 persen anak-anak di Kaltim mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Saat ini, masih sekitar 12 persen saja. Kaltim harus mampu melampaui batas itu,” kata Rudy Mas’ud dalam peluncuran Program Gratispol, di Plenary Convention Hall Sempaja, Samarinda, Senin, 21 April 2025.
Meski sudah diluncurkan, Gratispol baru bisa berjalan selepas peraturan gubernur (pergub) terbit. Karena pergub yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaannya.
Terlebih, Rudy mengakui kalau tahun ini pelaksanaan Gratispol belum bisa maksimal karena peralihan kepemimpinan anyarnya sejak Februari lalu. Sementara ABPD sudah tersusun pada 2024, dengan besaran sekitar Rp 21 triliun.
“Gratispol di bidang pendidikan tahun ini, kami sediakan Rp 750 miliar. Tahun depan baru Rp 2,1 triliun. Untuk semua anak-anak sekolah mulai dari SMA hingga S3. Kalau tahun ini, perguruan tinggi untuk mahasiswa baru,” kata Rudy didampingi Seno Aji, selepas acara peluncuran.
Rudy juga membeberkan syarat untuk meraih Gratispol. Mahasiswa harus memiliki KTP Kaltim minimal 3 tahun, dan dipastikan lulus pendaftaran kuliah. Lebih detail, syarat dan administrasi ada di laman pendidikan.gratispol.kaltimprov.go.id.
“Gampang syaratnya. Cukup pakai KTP Kaltim saja” tandas Ketua DPD Partai Golkar Kaltim itu.
Di sisi lain, Pemprov Kaltim telah menjalin kesepakatan dengan 53 perguruan tinggi guna mendukung program kuliah gratis ini. Kerja sama itu melibatkan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN), 44 perguruan tinggi swasta (PTS), dan dua perguruan tinggi negeri di luar Kaltim.
Rusmadi Wongso, Ketua Tim Transisi Gubernur menjelaskan, kampus-kampus yang bekerja sama ini merupakan perguruan tinggi yang sudah terdaftar dalam pangkalan data pendidikan tinggi dengan akreditas yang cukup baik.
Terkait kampus yang akreditasinya masih C, tapi sudah bekerja sama dalam realisasi Gratispol hingga S3, diberi kesempatan untuk meningkatkan akreditas. Tenggatnya paling lambat dua tahun ke depan.
“Sesuai arahan gubernur, paling tidak dua tahun sudah ada peningkatan akreditas. Sehingga tak hanya tentang gratis, tapi juga bermutu,” ucap Rusmadi, yang juga hadir dalam peluncuran Gratispol.
Setali tiga uang, gambaran dana yang disiapkan untuk Gratispol dalam Rancangan RPJMD Kaltim, sedikit berbeda dari penyampaian Gubernur Rudy. Dari arsip tersebut, program sekolah gratis ini akan mengucurkan dana sebesar Rp 867,01 miliar pada 2025. Sementara perkiraan pembiayaan pada 2030 senilai Rp 2,64 triliun.
Optimalisasi pembiayaan Gratispol dilakukan melalui dua instrumen. Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk perguruan tinggi dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi. Sementara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk jenjang SMA sederajat dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim
Target penerima di tingkat SMA/SMK sebanyak 184.600 siswa pada 2025 dan meningkat menjadi 230.800 siswa pada tahun 2030.
Sedangkan proyeksi penerima Gratispol di perguruan tinggi dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, penerima bantuan di dalam Kaltim ditargetkan sebanyak 21.500 mahasiswa pada 2025 dan melonjak menjadi 108.000 mahasiswa pada tahun 2030.
Untuk mahasiswa yang menempuh studi di luar Kaltim, target penerima beasiswa mencapai 650 mahasiswa pada tahun 2025 dan 1.600 mahasiswa pada tahun 2030.
Pemerintah juga memfasilitasi biaya pendidikan untuk studi luar negeri, dengan target 60 mahasiswa pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 130 mahasiswa pada tahun 2030. Selain itu, terdapat pula alokasi pendidikan gratis khusus bagi mahasiswa jalur kerja sama, dengan target 1.500 orang pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 2.000 orang pada tahun 2030.
Program beasiswa atau pendidikan gratis menjadi program prioritas pemimpin Kaltim dari masa ke masa.
Di zaman pemerintahan Gubernur Awang Faroek, program bantuan pendidikan bernama Beasiswa Kaltim Cemerlang (BKC). Berjalan 2009-2018, BKC menelan biaya sebesar Rp 1,11 triliun dengan jumlah penerima 205.951 orang.
Sementara itu, pada masa kepemimpinan Gubernur Isran Noor, program santunan pendidikan bertajuk Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT). Terlaksana pada 2019-2024, program BKT telah menyalurkan anggaran dengan total Rp 1,2 triliun untuk 214 ribu orang.
Kesiapan Pemprov Kaltim Membiayai Gratispol
Pemprov Kaltim telah melakukan refocusing sejumlah kegiatan yang terhitung tidak mendesak agar pembangunan daerah tak lumpuh di tengah jalan. Refocusing juga amanah dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menjelaskan, efisiensi anggaran menyasar sejumlah pos belanja yang dianggap bisa ditunda. Seperti perjalanan dinas, pengadaan kendaraan, kegiatan fisik non-urgensial hingga kebutuhan alat tulis kantor.
“Dari efisiensi ini, kami berhasil mengidentifikasi potensi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun. Dana tersebut akan dialihkan untuk mendukung program prioritas, seperti Gratispol di bidang pendidikan dan Jospol di sektor kesehatan,” ungkap Sri Wahyuni, seperti yang diberitakan prolog.co.id pada 9 Maret 2025.
Dari jumlah tersebut, menurut Sri, sekitar Rp 1 triliun beririsan dengan program yang sebelumnya telah berjalan. Termasuk pembangunan jalan dari Tering, Kutai Barat ke Mahakam Ulu yang ingin diperluas oleh gubernur.
“Dengan begitu, terdapat sekitar Rp 1 triliun dana fleksibel yang siap mendukung realisasi program 100 hari kerja Gubernur,” katanya.
Gratispol Berpotensi jadi Game Changer, Asal Pondasinya kuat
Program kuliah gratis yang digagas Pemprov Kaltim dinilai belum sepenuhnya berakar pada kebijakan strategis jangka panjang.
Akademisi Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda, Rab’ul Habibi menyebut, program ini lebih terasa sebagai janji politik ketimbang panduan kebijakan pendidikan yang berkelanjutan. Apalagi aksi eksekusinya dapat terwujud pada tahun ajaran baru 2025.
Harapan Habibi, dari serangkaian program gubernur di bidang pendidikan, kebijakan tersebut tidak hanya mengandalkan distribusi pembiayaan sekolah. Tetapi juga disertai penguatan fasilitas pendidikan, terutama di daerah-daerah yang masih tergolong 3T.
Habibi memandang, Gratispol bisa menjadi game changer dalam dunia pendidikan di Kaltim. Asalkan dibarengi pembangunan infrastruktur dan sarana yang memadai. Tanpa itu, menurutnya, beasiswa saja tak cukup menjawab tantangan pendidikan yang kompleks di Kaltim, khususnya di daerah seperti Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu yang masih kekurangan akses dasar pendidikan.
Habibi juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam pengawasan dan pelaksanaan Gratispol. Ia mendorong adanya transparansi dalam informasi, serta keterlibatan praktisi pendidikan dalam menyusun kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
“Gratispol butuh fondasi kuat. Keterlibatan masyarakat, keterbukaan informasi, dan pemerataan infrastruktur pendidikan adalah kunci,” tegasnya. (aul/day)
